Mendikbud Rekomendasi Sekolah Pakai Kurikulum Darurat , PAUD Hingga SD Diberi Modul Pembelajaran

Penulis : Sylvianita Widyawati , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kemendikbud membahas Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi lewat media Zoom yang diikuti kepala daerah dan Kepala Dinas Pendidikan se Indonesia, Rabu (2/9/2020).

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Kadisdikbud Zubaidah dan Sekdin Totok Kasianto mengikuti pembahasan ini di ruang NCC (Ngalam Command Centre).

Mendikbud Nadiem Karim menjelaskan tentang tersedianya kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19.

Ia merekomendasi sekolah memakainya tapi tidak memaksakan.

Latar belakang kurikulum ini adalah banyak keluhan soal kesulitan kuota/pulsa untuk menjalankan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) bagi guru dan siswa.

Di satu sisi, guru juga merasa ada tekanan jika harus menuntaskan silabus. Padahal masih sulit adaptasi untuk PJJ.

"Karena itu kami meluncurkan kurikulum darurat," jelas Nadiem melalui zoom .

Menurutnya, ini penyederhanaan dari kurikulum yang ada. Kurikulum darurat disiapkan untuk PAUD hingga jenjang SMA-SMK.

Kurikulum darurat ini adalah K13 yang disederhanakan secara dramatis namun mencapai esensinya.

"Tapi khusus untuk jenjang PAUD dan SD, ada modul pembelajarannya," terangnya. 

Ia mencontohkan untuk Matematika, ada penyederhanaan antara 18 persen sampai 67 persen.

Mapel Bahasa Indonesia antara 35 persen sampai 75 persen. Fisika antara 18 persen sampai 36 persen.

Ia memastikan kualitas kurikulum tidak turun karena sudah menyangkut esensinya dan tidak melebar. Guru juga bisa adaptasi.

Sedang khusus modul untuk PAUD sampai SD, juga bisa melibatkan orangtua dan tanpa menggunakan internet.

"Kurikulum darurat tidak kami paksakan. Namun jika Kadis Pendidikan dan Kepala Sekolah melaksanakan, ini 100 persen legal," tegasnya.

Tapi jika sekolah nyaman dengan K13, ya dikembalikan ke sekolah.

"Terserah. Itu hak kadis dan kasek. Pakai K13 maka beban akan berat atau pakai kurikulum darurat. Rekom Kemendikbud ya pakai kurikulum darurat saja sebagai opsi yang 100 persen legal," jelasnya.

Sedang modul pembelajaran untuk PAUD-SD isinya literasi, numerasi, pendidikan karakter dan kecakapan hidup.

Sedang Mendagri Tito Karnavian meminta sekolah melakukan simulasi dulu sebelum membuka tatap muka dan memperhatikan zona wilayahnya.

Dalam acara itu juga ada best practise dari daerah lain yang sudah melaksanakan tatap muka karena zonanya kuning dan hijau.

Wakil Walikota Tegal, M Zumadi menjelaskan skema 3,4,7. Yaitu tiga hari sekolah, empat hari libur dan 7 hari PJJ.

Ia menyebut di salah satu SMPN menambah jumlah toilet karena tidak ingin ada klaster baru dari keterbatasan toilet.

"Sedang bagi siswa luar Kota Tegal, sekolah kerjasama dengan angkutan umum. Jadi jumlah siswa yang diangkut terbatas," jelasnya.

Namun jika wilayah siswanya masih zona merah dan orange tidak boleh ikut. Mereka harus tetap belajar dari rumah.

Ia juga menyarankan pemakaian local loop untuk akses internet. Ini dimanfaatkan di Kota Tegal. Sebab jika pakai Zoom yang basisnya di luar negeri, maka uang akan "lari" kesana.

Beberapa perwakilan kepala dinas dari luar Jawa mengeluhkan tak ada akses internet karena kondisi wilayah.

Sehingga kucuran dana triliunan rupiah tidak bisa dimanfaatkan daerah lain.

Bantuan pulsa/paket data sebesar Rp 7,2 triliun untuk siswa, guru, dosen dan mahasiswa mulai September-Desember juga disampaikan di pertemuan itu.

Sementara itu Wakil Walikota Malang menyampaikan sejauh ini untuk untuk PJJ di kota Malang antara lain menggunakan kombinasi door to door.

Ada juga keterlibatan masyarakat untuk memberikan wifi di masjid, balai RW. Karena masih di zona merah, maka belum ada pembelajaran tatap muka sampai jenjang SMP.

Terkait bantuan pulsa, sekolah sedang menuntaskan data nomer HP siswa dan guru lewat dapodik.

"Ini yang pakai APBN. Bukan dari Bos. Kalau yang dari APBD Kota Malang lewat RW-RW dari Diskominfo," jelas Edi.