Pilkada Batu Bisa Jadi Dilaksanakan Lebih Awal, Anggaran Perlu Disiapkan

SURYAMALANG.COM, BATU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu mulai ancang-ancang jika pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan pada 2022, terutama menyangkut daya dukung anggaran pelaksanaannya.

KPU dan Bawaslu telah membahas perihal itu bersama Komisi A DPRD Batu.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Kota Batu, Mardiono menjelaskan kemungkinan Pilkada di Kota Batu dilaksanakan lebih awal.

Dimungkinkan tahapan Pilkada sudah dilakukan sejak awal 2021 mendatang.

"Perubahan Undang Undang Pilwali dari tahun 2004 (Nomor 32 tahun 2004) yang saat ini memakai UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 6 tahun 2020 perubahannya sangat cepat sekali, sehingga dibutuhkan respon yang cepat pula," ujar Mardiono.

Dalam kesempatan itu, KPU Kota Batu juga memaparkan anggaran/NPHD Pilwali Kota Batu tahun 2017 dan Pilwali Kota Pasuruan tahun 2020 sebagai pembanding dan patokan estimasi rincian kebutuhan biaya (RKB) Pilkada Kota Batu yang saat ini tengah disusun oleh KPU Kota Batu.

Komisioner Divisi Humas KPU Kota Batu, Marlina mengatakan, belum ada regulasi pasti terkait penyelenggaraan pemilu pada 2022.

Namun KPU perlu mempersiapkan diri lebih dini jika hal itu terjadi. Dengan persiapan yang matang, maka pelaksanaan bisa berjalan baik.

"Siap tidak siap, KPU Kota Batu harus siaga lebih awal daripada nanti membuat penyelenggara kelabakan," ujar Marlina.

Persiapan yang perlu dimatangkan berkaitan dengan anggaran pelaksanaan.

Ia menuturkan, persiapan harus dilakukan secara tepat. Beberapa daerah lain di Jawa Timur telah merancang persiapan anggaran antara eksekutif dan legislatif.

Namun dengan jumlah anggaran yang besar, tak elok jika dilakukan secara tergesa-gesa. Apalagi pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.

"Anggaran sebesar itu tentu tidak mungkin dilakukan secara mendadak. Begitu juga dengan Kota Batu," lanjut dia.

Marlina menerangkan, untuk kebutuhan pemilu 2022 di Kota Batu mencapai Rp 20 miliar untuk KPU dan Rp 10 miliar untuk Bawaslu.