KPU Kabupaten Kediri Tetapkan DPS Pilbup 2020, Bawaslu: Ada Daftar Pemilih Bermasalah di 5 Kecamatan

Penulis : Farid Mukarrom , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - KPU Kabupaten Kediri tetapkan jumlah dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1.234.918 orang dalam Rapat Pleno di Gedung Bhagawanta Jumat (11/9/2020).

Penetapan jumlah 1.234.918 pemilih ini berdasarkan hasil dari rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan hari ini.

Eka Wisnu Wardhana, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa daftar pemilih sementara di 26 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan adalah 1.234.918 yang terdiri dari 619.425 pemilih laki-laki dan 615.493 pemilih perempuan.

"Sedangkan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Kediri ada 3.311 buah dengan jumlah TPS terbanyak berada di Kecamatan Pare, yang mempunyai 208 TPS dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Gampengrejo yaitu 68 TPS," kata Eka Wisnu.

Masih kata Eka Wisnu setelah ditetapkan, daftar pemilih sementara ini akan segera diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat agar lebih mutakhir.

"Kami akan tunggu sejumlah masukan dari masyarakat jika ada masalah tentu akan kita perbaiki segera," terang Wisnu.

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Kediri memberi masukan ada sejumlah masalah perbaikan data yang harus ditindak lanjuti oleh KPU terutama di lima kecamatan di Kabupaten Kediri.

Lima Kecamatan ini antara lain Ngadiluwih, Tarokan, Kandangan, Banyakan, dan Pare

“Ini karena jumlah TPS nya lebih besar dari Kecamatan lain, sehingga perpindahan pemilih tersebut agak tinggi,” kata Wisnu menjelaskan masukkan dari Bawaslu.

Wisnu menerangkan bahwa terkait masalah di Lima Kecamatan ini karena bagian dari tugas KPU untuk mendekatkan pemilih ke TPS terdekat, memudahkan akses memilih ke TPS.” ujar Wisnu

Sementara itu komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Ali Mashudi menyampaikan ada ada sejumlah temuan yang diduga bermasalah dan membutuhkan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Kediri.

Menurut Ali salah satu temuan yang dianggap bermasalah adalah terkait identifikasi pemilih yang masuk dalam kategori pemilih bukan penduduk.

"Hasil kroscek kami setelah tadi pagi baru diberikan datanya oleh KPU, ditemukan sejumlah lima puluh dua ribu daftar pemilih yang termasuk kategori bukan penduduk.

Namun setelah dicek hasilnya itu semua adalah pemilih yang sah namun terdapat perpindahan," ujar Ali Mashudi.