Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Lakukan Optimalisasi Dana Haji, BPKH Minta Ada Revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014

Apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Maka nilainya akan cukup besar jika diinvestasikan.

Tribun Jatim/Kukuh Kurniawan
Suasana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan di hotel Rayz UMM Jalan Raya Jetis, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2020) siang. 

Penulis : Kukuh Kurniawan , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) meminta adanya revisi UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Anggota BPKH Bidang Investasi Benny Wicaksono mengatakan perlu ada tinjauan regulasi pengelolaan dana haji.

Karena dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, penggunaan nilai manfaat sangat terbatas.

"BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan perlu membutuhkan modal untuk menambal resiko yang dihadapi. Selama ini BPKH hanya bergerak terhadap instrumen tidak beresiko. Sehingga BPKH hanya bisa melakukan subsidi, memberikan dana kemaslahatan umat dan pemberian nilai manfaat kepada jemaah saja," ujarnya saat ditemui TribunJatim.com (Grup SURYAMALANG.COM) di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan di hotel Rayz UMM Jalan Raya Jetis, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2020) siang.

Ia menjelaskan apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Maka nilainya akan cukup besar jika diinvestasikan.

BPKH pada tahun ini akan membukukan Rp 7,2 sampai Rp 7,5 triliun dari nilai manfaat.

Di mana 5 persen dari nilai itu, sudah berkisar Rp 350 miliar.

"Kalau setahun bisa pupuk itu, akan luar biasa. Karena bank syariah paling kecil buku 1 modalnya hanya dibawah Rp 1 triliun, dan kalau buku 2 diatas Rp 1 triliun. Dan kami mengelola Rp 142 triliun, tapi tak punya modal. Jika ada undang undang meluruskan itu, maka kami bisa punya modal atau cadangan," ungkapnya.

Sementara itu anggota komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo megungkapkan ada keinginan BPKH dapat melakukan investasi langsung.

"Kami tak menginginkan BPKH "tidur" dengan pengelolaan dana haji itu itu saja. Oleh karena itu ada masukan dari DPR, agar bisa melakukan investasi langsung, tapi memang ada resikonya," tuturnya.

Andreas Eddy Susetyo juga menambahkan BPKH dapat menggerakan sektor ekonomi Indonesia, dengan memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip syariah.

"Kami ingin dana setoran dari umat itu dapat efektif, optimal dengan mempertahankan kaidah syariah," pungkasnya.

Caption Foto : Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. SURYAMALANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved