Baru 34 Persen Aset Pemkab Tulungagung yang Sudah Disertifikasi

SURYAMALANG.COM | TULUNGAGUNG - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung mengelola 1.861 aset.

Total aset yang terdata saat ini senilai Rp 3,2 triliun, dan dari total  itu baru 34 persen di antara yang sudah disertifikasi.

"Jumlah yang terdata meliputi aset bergerak maupun tidak bergerak," terang Kabid Aset BPKAD Tulungagung, Eko Heri Susanto, Selasa (26/1/2021).

Menurut Eko, setiap tahun pihaknya terus mengusulkan sertifikasi aset.

Proses sertifikasi ini juga dipantau oleh Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semua aset diminta mempunyai legitas formil yang kuat.

"Tahun 2020 kemarin kami ajukan 23  bidang tanah untuk disertifikasi," ungkap Eko.

Sedangkan tahun 2021 ini BPKAD mengajukan 40 bidang tanah untuk disertifikasi.

BPKAD belum  bisa memastikan, sampai kapan semua aset ini akan tersertifikasi.

"Setiap tahun kami pasti mengalokasikan untuk sertifikasi. Tapi tidak menetapkan target," sambung Eko.

Salah satu yang kerap menjadi pertanyaan publik adalah aset gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN), yang berdiri di atas aset desa.

Diakui Eko, penyelesaian masalah ini butuh koordinasi dan komunikasi antar lembaga, sebab pemerintah desa mempunyai aturan tersendiri, misalnya pemerintah desa tidak mengenal hibah.

Pinjam pakai berlaku antar pemerintah desa atau pemerintah desa dengan pihak lain.

Sementara masa berlaku pinjam pakai hanya tujuh hari.

"Kami tetap mendorong agar pemerintah desa menginventarisasi asetnya. Karena itu akan berpengaruh ke neraca kami," tutur Eko.