Rumor di Balik Isu Kudeta Partai Demokrat, Ada Janji Pemberian Uang Rp 100 Juta ke Ketua DPC
Beredar sejumlah rumor di balik isu kudeta atau pengambilalihan paksa Partai Demokrat.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Beredar sejumlah rumor di balik isu kudeta atau pengambilalihan paksa Partai Demokrat.
Partai Demokrat Surabaya masih loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.
"Sebelumnya saya tidak mendengar adanya tawaran Rp 100 juta kepada DPC yang mau mendukung Kongres Luar Biasa (KLB)," kata Lucy Kurniasari di Surabaya, Ketua DPC Demokrat Surabaya kepada SURYAMALANg.COM, Rabu (3/2/2021).
"Saya baru tahu informasi itu dari media massa dua hari lalu. Katanya, ketua DPC yang diajak ke Jakarta dijanjikan uang Rp 100 juta."
"Mereka diberi uang muka Rp 25 juta, dan sisanya dijanjikan akan dilunasi saat KLB," katanya.
Lucy menegaskan Partai Demokrat Surabaya bersama barisan DPP akan melawan setiap pihak yang berusaha menggulingkan kepengurusan yang sah.
"Para penghianat harus dilawan dengan menegakkan AD/ART. Mari bersatu membersihkan para pengkhianat dari partai," tegasnya.
Lucy memastikan DPC Demokrat Surabaya tetap tegak lurus patuh dan taat pada Hasil Kongres Partai Demokrat ke V dan semua Instruksi ketua umum.
"Kami taat azas dan tetap bersikap dan berperilaku sesuai koridor partai," katanya.
DPC Partai Demokrat Surabaya mendukung bukan hanya dengan secarik kertas, tapi dengan kerja nyata.
"Kami tetap berbakti untuk kejayaan Partai Demokrat bersama ketua umum kami, AHY," katanya.
Kepatuhan itu semata karena kinerja AHY sangat baik.
"Hal itu dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat terus meningkat," katanya.
"Bahkan survei terakhir yang dilakukan lembaga survei independen, elektabilitas Partai Demokrat sudah pada peringkat tiga."
"Capaian ini tentu sangat menggembirakan dan membuat kami optimis pada Pileg dan Pilpres 2024," kata anggota DPR RI ini.
Sejak AHY menjabat, tertib administrasi juga semakin baik dan lebih terorganisir mulai dari DPD, DPD, hingga DPC.
"Melalui instruksi Ketum membuat semua DPD dan DPC bergerak bersama untuk melayani rakyat. Hal itu dilakukan secara serentak sehingga gaungnya lebih dapat dirasakan rakyat," katanya.
Lucy juga berharap Presiden Joko Widodo merespon surat dari AHY.
"Klarifikasi presiden sangat diharapkan karena kami yakin Presiden Jokowi sungguh-sungguh ingin partai politik dapat berperan sesuai fungsinya."
"Karena itu, kami percaya presiden tidak pernah berniat untuk mengganggu apalagi mengintervensi partai politik," katanya.
"Kami juga yakin presiden Jokowi ingin menjaga marwah partai politik sebagai pilar demokrasi. Karena itu, kami mengharapkan agar partai politik dapat tetap independen di negeri tercinta," terang anggota Komisi IX DPR RI ini.
Sebelumnya, Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan ada aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.
Herman menyatakan Partai Demokrat masih mendalami soal adanya aliran dana tersebut.
"Kami koordinasi dengan dewan kehormatan partai. Mahkamah partai akan bekerja dalam satu sampai dua pekan ini, kemudian membuat berita acara untuk pemanggilan," kata Herman.