Dekan Fisip UB Sebut PPKM Mikro Kurang Disosialisasikan ke Masyarakat

SURYAMALANG.COM | MALANG - Dekan Fisip Universitas Brawijaya (UB) Dr Sholih Mu'adi SH MSi memberikan pandangan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19.

PPKM mikro diberlakukan mulai hari ini, yang mana di Jatim dilakukan di Malang Raya, Surabaya Raya dan Madiun Raya.

"Kritikan saya, memang agak terlambat pemberlakuan PPKM Mikro ini. Selain itu juga kurang sosialisasi PPKM-nya. Tidak bisa dilakukan seperti ini karena  banyak masyarakat  gak paham. Akhirnya banyak yang abai," kata Sholih pada suryamalang.com, Selasa (9/2/2021) lewat sambungan telepon.

Di satu sisi, pemerintah harus menyelamatkan nyawa penduduknya. 

Ia mengapresiasi gerakan di Pemprov Jateng dua hari di rumah.

Kalau hal itu bisa dicegah, ia yakin angkanya akan terus turun.

Tentang kunci sukses di PPKM mikro adalah diperketat.

Selain itu, satgas harus mengawasi sehingga penyebaran di wilayah itu tidak berkembang ke mana-mana.

"Pemerintah harus memperketat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata dia.

Menurut Sholih, PPKM mikro tidak ubahnya seperti PSBB cuma istilah saja berbeda.

Dalam menjalankan ini, sebenarnya ada dilema luar bisa yang dihadapi pemerintah.

Pertama, pada faktor ekonomi.

Faktor ini sudah mulai bergerak dan ini tidak boleh dihentikan.

"Kalau sampai dihentikan, pertumbuhan ekonomi kita bisa minus," jawabnya. 

Sebab banyak perusahaan melakukan PHK yang luar biasa besar.

Pengangguran juga banyak.

Kalau dilakukan PSBB seperti lockdown, maka ekonomi kita mati.

Di satu sisi, pemerintah menghadapi masalah sulit yakni banyaknya masyarakat yang abai pada protokol kesehatab, masker, dan masih kerumunan sudah tak terkendali.

Hajatan juga sudah mulai berjalan.

Sementara perkembangan kasus Covid-19 sudah begitu marak.

Tidak ada jalan lain kecuali melokalisir persoalan.

"Ada daerah tertentu yg harus di isolasi mandiri per kecamatan, per desa, per RW atau per RT. Ini lah kemudian ada namanya PPKM mikro supaya ekonomi tetap jalan dan kasus Covid-19 bisa ditekan, sehingga tidak lagi melakukan  aktivitas besar-besaran, seperti menutup sentra ekonomi," paparnya.

"Itu saya kira menjadi dasar pemerintah melaukan PPMK mikro," jawabnya.

Sosialisasi hal itu bisa melalui kepala desa, camat, wali kota dll.

Wilayah tertentu yang dianggap kasusnya tinggi bisa dilakukan pembatasan.

Caranya beri pemahaman kepada masyarakat dan para tokohnya.