Berita Batu Hari Ini

KPK Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi Gratifikasi Pemkot Batu di Polres Batu

KPK memeriksa tiga orang ASN Pemkot Batu dan satu orang pejabat perusahaan swasta di Mapolres Batu

Penulis: Benni Indo | Editor: isy
benni indo/suryamalang.com
Dua orang anggota Polres Batu bersenjata lengkap menjaga pintu masuk Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah di Balaikota Among Tani Batu, Selasa (12/1/2021). 

SURYAMALANG.COM | BATU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang ASN Pemkot Batu dan satu orang pejabat perusahaan swasta di Mapolres Batu, Selasa (9/2/2021).

Ada empat orang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi Pemkot Batu tahun 2011-2017.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menerangkan empat orang yang diperiksa adalah Abdul Jamal selaku Kepala Bagian Umum PT Kusumantara Graha Jayatrisna Estate.

Lalu ada nama Alfi Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

"Orang ketiga adalah Plt Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Batu, Eko Suhartono dan Endro Wahjudi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Dana Jasa Pemkot Batu. Tempat riksa di Polres Batu, Jatim," ujar Ali, Selasa (9/2/2021).

Pada 15 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah seorang warga Kota Malang untuk menelusuri transaksi jual beli tanah yang melibatkan mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.

Langkah tersebut dalam upaya mengungkap kasus korupsi gratifikasi periode 2011-2017 di Pemkot Batu.

Dua mobil KPK yang dikawal satu mobil Polres Batu mendatangi sebuah rumah di RT 5/RW 4, Kelurahan Polowijen, Kota Malang, Jumat (15/1/2021).

KPK mendatangi rumah Huge yang merupakan seorang makelar jual beli tanah.

“Iya, KPK ke sini. Menanyakan saya dulu pernah jual tanah, saya lupa tahunnya tapi sekitar tahun 2015,” ujar Huge pada Januari lalu.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah ruang dinas di Balaikota Among Tani, Pemkot Batu.

Pada Januari lalu, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, juga mengingatkan kepada para ASN di Pemkot Batu harus bekerja penuh tanggung jawab sebagai birokrat pelayan masyarakat.

Ia juga mengatakan, bagi siapapun yang berkaitan dengan proses hukum, dapat berkoordinasi dan komunikasi yang baik dengan KPK.

Dewanti mendorong agar proses dijalani dengan biasa saja.

“Mari berkoordinasi yang baik dan komunikatif. Semua jalannya jadikan biasa. Saya wanti-wanti sejak awal, sebagai birokrasi harus taat aturan dan hukum. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, itu adalah risiko masing-masing,” tegas Dewanti.

Dewanti juga menegaskan kalau dirinya sangat mendukung upaya hukum untuk memberantas korupsi, tidak hanya di Kota Batu, namun juga di tempat lain.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved