Breaking News:

Masukan untuk Bahan Revisi UU ITE, Jokowi Akan Minta DPR Hapus Pasal-pasal Karet

Presiden Joko Widodo memberi sinyal bakal merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo 

SURYAMALANG.COM - Presiden Joko Widodo memberi sinyal bakal merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sinyal tersebut tersebut muncul saat Jokowi meminta agar implementasi UU ITE menjunjung prinsip keadilan.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberi rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Bahkan Jokowi akan minta DPR menghapus pasal-pasal karet di UU ITE.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengakui UU ITE masih memuat pasal karet yang kerap menjadi alat untuk melaporkan pihak yang berseberangan hanya karena permasalahan kecil di media sosial.

Politisi Partai Golkar itu berharap UU ITE lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak ada lagi pasal yang multitafsir dan digunakan untuk saling melapor.

Menurut Azis, hal itu penting untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai harapan dalam menyampaikan pendapat.

"Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Iitu saja yang kerap terdengar jika pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial. Itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke kepolisian," kata Azis, Selasa (16/2/2021).

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid pun siap untuk membahas kembali revisi UU ITE.

Halaman
123
Editor: Zainuddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved