Nasional
Merespon Isu Kudeta di Partai Demokrat, AHY Singgung Eksistensi Pengkhianat dan Kepercayaan
Merespon Isu Kudeta di Partai Demokrat, AHY Singgung Eksistensi Pengkhianat dan Kepercayaan
lihat foto
Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.
Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul AHY: Sekali Dicap Pengkhianat, Sulit untuk Kembalikan Kepercayaan
AHY : Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi Cukup Baik
Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat tidak hanya menyeret nama pejabat negara seperti Moeldoko, bahkan nama Presiden Jokowi juga dikait-kaitkan dengan kudeta tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mendapat sinyal bahwa Presiden Jokowi tidak tahu-menahu soal gerakan pengambil-alihan kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD).
Namun, AHY menduga Kepala Staf Presiden, Moeldoko, terlibat dalam pusaran kudeta ini.
Hal itu disampaikan AHY dalam pesan kepada pengurus tingkat pusat dan daerah serta semua kader Partai Demokrat, Rabu (17/2/2021).
"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu."
"Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY dalam pesan tersebut dikutip SURYAMALANG.COM dari Kompas.com.
AHY pun menyatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup baik.
Ia mengatakan, memang ada pihak yang ingin memecah belah hubungan baik antara Jokowi dan SBY dengan menggulirkan isu kudeta di Partai Demokrat.
"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik, tetapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY.
Menurut AHY, ia masih terus memantau dan menerima laporan dari para kader terkait upaya kudeta di Partai Demokrat.
Ia menuturkan, awalnya para pelaku gerakan berusaha memengaruhi para pemilik suara dengan memengaruhi pengurus DPD dan DPC serta para mantan pengurus.
