Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Malang Setuju Perpres Investasi Soal Miras Dicabut, Ini Alasannya

Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Prof H Mohammad Bisri, setuju keputusan Presiden Joko Widodo mencabut Perpres Nomor 10/2021

Kukuh Kurniawan/TribunJatim.com
Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Prof H Mohammad Bisri. 

Reporter: Kukuh Kurniawan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Prof H Mohammad Bisri, setuju dan mendukung keputusan Presiden Joko Widodo mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Seperti diketahui, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sempat mengundang polemik di masyarakat, karena dalam perpres tersebut memuat aturan mengenai pembukaan investasi minuman keras.

Menurut Mohammad Bisri, dari segi ilmu fiqih, sudah jelas Perpres Investasi Miras itu lebih banyak mudharat atau kerugian dibandingkan keuntungannya.

Dirinya menyebut tidak ada tawar-menawar, jika mengacu pada ajaran agama islam soal miras.

Dari segi ekonomi pemerintah, mungkin diuntungkan dengan investasi.

Tetapi dampak kerusakan mental dan akhlak generasi bangsa, jauh lebih besar.

"Jika dilihat dari segi agama, ya banyak tidak baiknya. Karena hukum fiqih itu mempertimbangkan masyarakat mudharat. Maslahatnya mungkin sisi ekonomi. Tetapi mudharatnya itu banyak, merusak mental, merusak sekitarnya, pasti banyak mudharatnya," ujarnya kepada TribunJatim.com (grup SURYAMALANG.COM), Selasa (2/3/2021).

Ia menjelaskan ulama dan umat Islam, selain taat kepada Allah SWT dan Rasulullah, mereka diwajibkan juga taat kepada pemimpin seperti Presiden sepanjang arah kebijakan tidak mengajarkan kedzaliman.

Jika sebuah kebijakan dianggap condong kepada maksiat atau dzalim, para ulama dan umat muslim cukup mengikuti tanpa harus taat kepada pemimpin.

"Jadi di agama itu ada arti ikuti negara atau ulil amri asal tidak dzalim. Namun jika dari segi ulil amri dzalim, bukan taat tapi mengikuti pemerintah. Jika itu akhirnya berdampak buruk, maka gelombang protes terus berjalan, artinya pemerintah harus tahu (sadar) dan dicabut," tandasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut peraturan yang mengatur industri miras, seperti yang termuat dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hal itu menyangkut banyaknya protes dan masukan kepada Presiden, terkait langkah pemerintah yang mengizinkan industri miras di beberapa provinsi.

"Setelah menerima masukan masukan dari ulama-ulama, MUI, NU Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut," tegas Presiden Jokowi dalam video singkatnya, Selasa (2/3/2021).

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved