Sutiaji : Penghentian Unjuk Rasa Bukan Diskriminatif, Tapi untuk Cegah Penyebaran Covid-19

SURYAMALANG.COM - Pemkot Malang, TNI, dan Polri berupaya melindungi warga Kota Malang dari bahaya Covid-19.

"Pandemi masih ada, bisa hadir kapan dan dimana pun. Seperti yang tidak diduga dan diperkirakan, covid 19 juga sempat menyasar panti. Maka kewaspadaan dan kehati-hatian berpedoman pada 6 M adalah mutlak, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas serta meningkatkan imun," tegas Sutiaji, Wali Kota Malang dalam rilis yang diterima SURYAMALANG.COM.

"Karenanya dalam menyikapi dan menangani aksi unjuk rasa juga berpedoman pada hal tersebut. Saya tegaskan tidak ada diskriminasi. Menyuarakan aspirasi boleh, namun harus memperhatikan situasi."

"Saat ini masih PPKM Mikro dan berupaya menurunkan angka kasus covid-19 sehingga kami tidak akan mengambil resiko setiap potensi yang dapat memunculkan klaster baru. Sekali lagi, penghentian unjuk rasa mempertimbangkan hal itu," terangnya.

"Hari ini kami berjuang siang-malam, masuk dari satu kampung ke kampung, dan operasi rutin menyisir jalan untuk mengedukasi pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid 19. Kami yakin semua warga Arema bertekad untuk segera terbebas dari covid-19."

"Atas dasar itu, kami hentikan segala kegiatan yang berdampak pada rawannya penyebaran covid 19, termasuk aksi unjuk rasa. Jadi penghentian unjuk rasa itu diskriminasi."

"Saat operasi penegakan, kami juga sering menghentikan kegiatan sosial, dan membubarkan hajatan nikah. Artinya, kami tidak tebang pilih. Sebelum pandemi, Kota Malang selalu memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasi," tuturnya.

Pemkot Malang bersama Forpimda, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan organisasi oemasyarakatan menggelar deklarasi damai pada Rabu (10/3/2021).

Deklarasi damai ini sebagai bentuk tekad bahwa Kota Malang cinta damai dan menolak segala bentuk kekerasan serta bertekad melawan covid 19