Mal Pelayanan Publik Dilaunching Agustus 2021, Ini Daftar Perizinan Sementara yang Dilayani di Sana

Penulis : M Rifky Edgar H , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Malang kini sedang melalui tahap review design sebelum dilelang untuk melaksanakan proses pembangunan.

MPP yang bakal dibangun di lantai III mal Alun-Alun itu bakal memasuki tahap lelang dalam minggu depan ini.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, bahwa proses review design tersebut dilakukan, karena adanya pengurangan anggaran akibat refocusing.

Pembangunan MPP sendiri sebelumnya dianggarkan senilai Rp 7,8 Miliar yang diambil dari APBD 2020.

Akan tetapi, akibat adanya pandemi Covid-19, anggaran pembangunan MPP terkena refocusing dan menjadi Rp 2,5 Miliar.

"Kenapa dilakukan review design karena anggaran di tahun 2021 baru sepertiga dari kebutuhan. Dan ini sudah memasuki tahap akhir. Minggu depan baru kami masukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP)," ucapnya, Jumat (27/3/2021).

Hal tersebut yang membuat tidak semua perizinan bisa tertampung untuk sementara waktu di MPP.

Dari semula 400 perizinan. Hanya 200 perizinan saja yang diproyeksikan.

"Nanti akan ada 14 tenan di MPP. Estimasi sementara hanya ada 200 perizinan. Karena definisi MPP ialah untuk menghadirkan instansi perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, daerah, BUMD, BUMN dan Perbankan," ucapnya.

Erik mengatakan, sejumlah instansi yang telah pasti untuk tertampung di MPP ialah semua instansi dari unsur Pemerintah Kota Malang, di antaranya,  Disnaker-PMPTSP, Dispendukcapil, Bapenda, PDAM Kota Malang dan BPR Tugu Artha.

Sedangkan dari unsur vertikal, sementara ini ada kantor Pajak utara dan selatan, Bank Jatim, Samsat, dan Imigrasi.

"Doakan semoga di Agustus 2021 nanti kita soft launching untuk Mal Pelayanan Publik ini," tandasnya.