Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Lustrum Unisma ke-8, Sharing Session Bahas Peta Jalan Pendidikan untuk Indonesia Emas

Lustrum Unisma ke-8, Sharing Session Bahas Peta Jalan Pendidikan untuk Indonesia Emas

IST
Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI di acara sharing session dalam rangka Lustrum Unisma ke-8, Senin (5/4/2021). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Memperingati Lustrum ke 8 Universitas Islam Malang (Unisma), dilaksanakan sharing session membahas "Peta Jalan Pendidikan Indonesia Untuk Indonesia Emas 2024".

Narasumbernya antara lain Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Menurut Syaiful, Indonesia belum punya blue print yang sempurna untuk memotret jenjang SD sampai pendidikan tinggi.

"Sedang di UU Sisdiknas juga masih parsial. Belum ada blue print. Karena itu saya minta dibuatkan blue print sebelum jadi peta dasar pada Mendikbud," kata Syaiful di acara itu.

Ia juga ingin publik terlibat memberi masukan agar ada demokrasi di ruang publik. Kemudian disepakati waktu enam bulan untuk merumuskan peta jalan pendidikan.

"Di tengah jalan, saya dapat bocoran draftnya dari Mendikbud. Saya di WAm Karena di mata saya ada publik, maka saya share draft itu ke kadis-kadis, rektor dll agar saya dapat feedback," ujar anggota dewan kelahiran Tuban ini.

Ternyata ia mendapat banyak mendapatkan feedback negatif. Ia kemudian memutuskan ada panja peta jalan pendidikan nasional. Panja bekerja enam bulan.

Panja membahas berbagai aspek. Dari sisi filosofi, yuridis, manajemen dll. Kesimpulan dari draft peta jalan pendidikan dari aspek perencanaan, statusnya masih pra konsep.

Sedang dari aspek filosofis, juga banyak menabrak berbagai filosofis negara. Di mana semangatnya menjadikan pendidikan untuk kepentingan pasar. Ia melihat semangat Mendikbud sangat liberal di pendidikan.

Bahkan ada istilah kebhinekaan yang global. Padahal di Indonesia yang ada adalah Bhineka Tunggal Ika. Ia khawatir jika itu dibiarkan maka akan ada risiko sejarah jangka panjang dan beban pada generasi mendatang.

Termasuk juga kemudian mencuat isu  tentang organisasi penggerak yang tidak melibatkan NU dan Muhamaddiyah. Sehingga Mendikbud diartikan tak mengerti sejarah.

"Jangankan diafirmasi, dilibatkan juga nggak," tuturnya.

Tentang isu Kampus Merdeka. Ia menjelaskan pernah diundang Aptisi. Tapi ia melihat semangatnya, PTS malah ditinggalkan. Padahal jumlah PTS di Indonesia ada 4200. Ada aturan-aturan rigit soal akreditasi, kerjasama internasional di Kampus Merdeka.

"Saya akan berdiri tegak di depan PTS. Kalau tak ada PTS, PTN gak cukup menampung. Bagaimana ini PTS sudah mengabdi tiba-tiba dinihilkan dengan Kampus Merdeka, termasuk kebijakan pada PTS," kata anggota dewan ini. Menurutnya, ada 200 PTS yang kolaps karena pandemi Covid-19.

"Saya ingin di peta jalan pendidikan ada visi negara. Levelnya seperti GBHN. Rezim boleh berganti, tapi tetap jadi rujukan," kata dia. Hasil rekomnya ada 387 halaman dan akan ia jadikan bukunya.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved