Kamis, 16 April 2026

Berita Malang Hari Ini

FIP UM Adakan Semnas Peta Jalan Pendidikan dan Rancangan UU Sisdiknas, Ini Tujuannya

FIP Universitas Negeri Malang (UM) mengadakan semnas 'Peta Jalan Pendidikan dan Rancangan UU Sisdiknas'

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: isy
UM
Kegiatan seminar nasional tentang Peta Jalan Pendidikan dan Rancangan UU Sisdiknas diadakan FIP Universitas Negeri Malang (UM), Selasa (6/4/2021). 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Sylvianita Widyawati
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) mengadakan seminar nasional (semnas) 'Peta Jalan Pendidikan dan Rancangan UU Sisdiknas', Selasa (6/4/2021).

Narasumbernya yaitu Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Kabiro Perencanaan Kemendikbud M Samsuri, Gubes UM Prof Dr IM Hambali MPd, Ketua Umum Aliansi Dosen Nahada serta Prof Dr Yatim Riyanto MPd, Pembina Aliansi Pejuang PNFI dan gubes Unesa dan Prof Dr Sunaryo Kartadinata MPd.

Dekan FIP UM, Prof Dr Bambang Budi Wiyono MPd, mengatakan semnas itu untuk memberi masukan.

"Kita kan bergerak di pendidikan. Peran pendidikan juga sangat besar. Kemendikbud membuat peta jalan pendidikan, kami juga ingin memberikan rekomendasi dari hasil semnas agar menjadi lebih baik lagi," kata Bambang.

Karena itu, narasumbernya cukup lengkap, baik di pendidikan formal dan non formal.

Dikatakan, ide peta jalan pendidikan dari Komisi X DPR RI yang kemudian dihadirkan di semnas Ketua Komisi X.

Peserta seminar yang terdaftar di Zoom sekitar 1.000 dan juga ditayangkan di youtube FIP UM agar menjangkau lebih luas lagi.

Peserta seminar antara lain dari para dosen, guru, pemerhati pendidikan dll.

Acara dibuka oleh Rektor UM Prof Dr AH Rofi'uddin MPd.

Dalam semnas itu, Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI menjelaskan Kemendikbud belum memiliki Rencana Induk Pendidikan (RIP), sehingga diperlukan peta jalan pendidikan sebagai blue printnya.

"Motivasinya agar pejabat publik tidak boleh membuat kebijakan tanpa perdebatan publik, sehingga ada partisipasi di dunia publik. Karena itu, kebijakan yang dibuat perlu diuji publik dulu," jelas Syaiful Huda.

Masukan-masukan publik diharapkan bisa menjadi perbaikan.

Ia menyatakan, draft peta jalan pendidikan diserahkan Kemendikbud pada 22 Mei 2020 dalam sebuah rakor.

Ia juga membentuk panja untuk membedah draft Kemendikbud.

Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved