DAMPAK OTT Bupati Nganjuk, Pemkab Hentikan Mutasi Perangkat Desa, Ratusan Desa Kena Akibatnya

Penulis : , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, NGANJUK - Operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK dan Bareskrim Polri terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan beberapa Camat berdampak pada mutasi dan proses pengisian perangkat desa.

Pemkab Nganjuk memilih menghentikan proses pengisian perangkat di 116 Desa.

Terlebih Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan beberapa Camat telah resmi jadi tersangka untuk dugaan kasus suap jual beli jabatan, termasuk perangkat desa.

Wakil Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, diambilnya kebijakan menghentikan proses pengisian perangkat Desa dengan mengeluarkan surat edaran tersebut demi menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Nganjuk.

Penghentian tersebut dilakukan sampai ada keputusan kembali atas proses pengisian perangkat Desa.

"Kami berharap dengan keputusan ini semuanya bisa bersabar sampai kondisi memungkinkan untuk dilanjutkanya pengisian perangkat Desa," kata Marhaen Djumadi, Selasa (11/5/2021).

Marhaen Djumadi meminta doa kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk Bupati Nganjuk agar tabah dan kuat dalam menghadapi kasus yang menimpanya.

"Kami prihatin dan minta doa untuk mas Bupati nggih," ucap Marhaen Djumadi.

Terkait pejabat pengganti Bupati Nganjuk, menurut Marhaen Djumadi, Pemkab Nganjuk masih menunggu petunjuk dari Gubernur Jawa Timur.

Sesuai aturan, Gubernur Jatim akan menunjuk Plt Bupati Nganjuk menggantikan H Novi Rahman Hidhayat yang terkena OTT KPK dan Bareskrim Polri.

"Mungkin dalam waktu dekat ibu Gubernur Jatim akan menentukan siapa Plt Bupati Nganjuk," tutur Marhaen Djumadi. (aru/Achmad Amru Muiz

Seperti diberitakan sebelumnya Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat resmi yang ditangkap dalam OTT di Hari Minggu (9/5/2021) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan, Senin (10/5/2021).

Bareskrim Polri telah menetapkan para tersangka dalam kasus ini termasuk juga membuka modus suap jual beli jabatan di mana ada tarif khusus mulai jabatan di perangkat desa, camat sampai pejabat Pemkab Nganjuk.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut Novi Rahman Hidayat mematok tarif atau harga dari Rp10-150 juta untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Jadi dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa itu antara Rp10 juta sampai Rp15 juta, kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kita dapat informasi Rp150 juta," kata Agus saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/5/2021).

Agus menengarai ada lagi harga lain untuk jabatan yang lebih tinggi.

Ia menyebut para perangkat desa se-Nganjuk diduga memberi suap untuk mendapat jabatan.

"Kalau tadi informasinya hampir di semua desa, perangkat desanya lakukan pembayaran. Jadi kemungkinan jabatan-jabatan lain juga dapat perlakuan yang sama," jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan suap Novi Rahman Hidayat yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan ajudan serta  Camat.

Barang bukti uang tunai sebesar Rp 647,9 juta juga diamankan dalam OTT di hari Minggu (9/5/2021) itu.

OTT Bupati Nganjuk itu disebut terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

"Saudara NRH atau Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji. Kemudian saudara DUP, camat. Saudara ES, Camat Tanjunganom sekaligus Plt Camat Sukomoro. HAR, BS, dan TBW selaku mantan camat Sukomoro sebagai pemberi dan, MIM ajudan Bupati Nganjuk yang diduga sebagai perantara," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Djoko Poerwanto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/5/2021).

Djoko menjelaskan para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melalui ajudan bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk.

"Selanjutnya ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk," jelas Djoko.

Barang Bukti yang diperoleh dari perkara ini yaitu, uang tunai sebesar Rp 647.900.000 dari brankas pribadi Novi, delapan unit telepon genggam, dan satu buah buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

Kronologi perkaranya, Djoko berkata bahwa pada Minggu (9/5/2021) sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Dit Tipidkor Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk.

"Selanjutnya penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP," terang Djoko.

"Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK," tambahnya.

Berikut ini Tujuh orang pejabat dan Camat di Nganjuk yang ditetapkan sebagai tersangka  :

1. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat

2. Camat Pace, Dupriono;

3. Camat Tanjunganom dan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sukomoro, Edie Srijato;

4. Camat Berbek, Haryanto;

5. Camat Loceret, Bambang Subagio;

6. Mantan Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo;

7. Ajudan Bupati Nganjuk, M Izza Muhtadin.