Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Ini Empat Tuntutan Solidaritas Malang Melawan Atas Pelemahan Di KPK

Solidaritas Malang Melawan melakukan aksi di depan Balaikota Malang, Rabu (2/6/2021).

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Aksi Solidaritas Malang Melawan pelemahan di KPK membacakan tuntutan di depan Balaikota Malang, Rabu (2/6/2021). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Solidaritas Malang Melawan melakukan aksi di depan Balaikota Malang, Rabu (2/6/2021).

Gerakan aksi mereka menyoroti pengalihan status karyawan KPK menjadi ASN.

Untuk menjadi ASN, mereka menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut Ali Fikri Hamdani, Koorlap aksi, para peserta yang ikut aksi tak terkait organ-organ lain.

"Ini murni dari gerakan teman-teman pribadi dengan memakai nama Solidaritas Malang Melawan," jelas Ali pada wartawan.

Ada empat tuntutan yang mereka sampaikan. Yaitu:

1.Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan melantik seluruh pegawai KPK menjadi ASN.

Presiden tidak boleh lari dari tanggungjawab dengan mencoreng nilai-nilai Pancasila, UUD 45 dan NKRI, Bhineka Tunggal Ika dengan memberikan materi TWK dalam proses alih status.

2. Mendesak Presiden membentuk tim investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal dan pemberhentian pegawai KPK.

3.Mendesak Ketua KPK untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagaI bagian proses pelemahan dan pembusukan KPK.

4.Mendesak Ketua KPK untuk menjalankan kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan membuka akses informasi sesuai pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 hruuf c UU KPK atas hasil assesement yang dijadikan penilaian dan kebijakan untuk memyingkirkan pegawai KPK mellaui proses penelitian khusus.

Ditanya pandangan dianggap tentang TWK, ia berpendapat, TWK adalah adalah sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

"Itu bukan rahasia publik," katanya.

Bahkan materinya tidak relevan dengan agenda pemberantasan korupsi dan nilai-nilai kebangsaan.

Ia berharap, aksi ini dan empat tuntutannya diperhatikan atau digolkan.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved