Fakta Terbaru Soal Polemik Rumah Cucian Mobil di Jalan Ki Ageng Gribig Kota Malang

Pertemuan tersebut membahas terkait dengan upaya penyelesaian dari rumah cucian mobil. 

Akan tetapi, di sela-sela pertemuan itu, Wahab kembali menanyakan atas jawaban dari Pemkot Malang seusai memberikan surat balasan.

"Di sana, Pemkot Malang kala itu mengaku tidak menerima surat balasan dari kami. Akhirnya kami bersepaham untuk mencarikan win-win solusi terkait kasus ini. Akhirnya kami melakukan pertemuan non formal selama 2-3 kali," ucapnya.

Dari hasil pertemuan non formal tersebut, baik dari Pemkot Malang dan Kuasa Hukum pemilik rumah cucian mobil bersepaham untuk mencari appraisal independen guna mencari besaran santunan yang nantinya akan diberikan oleh Pemkot Malang.

Dalam hal ini, Wahab pun menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Malang untuk mencari pihak appraisal independen. 

Akan tetapi, hingga sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan jawaban dari Pemkot Malang terkait siapa pihak appraisalnya tersebut.

"Nanti setelah ditunjuk, kami akan lihat dari track recordnya dulu. Kami akan lakukan investigasi dan lain-lain. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu dari Pemkot Malang. Karena ketika saya komunikasi, waktu itu sedang ada pelantikan Sekretaris Daerah Kota Malang, jadi diundur," ucapnya.

Secara prinsip, Wahab menjelaskan, bahwa kliennya tersebut bersedia, sebagian lahan rumah cucian mobil diperuntukkan untuk fasilitas umum (jalan raya).

Akan tetapi, kliennya meminta bentuk ganti rugi itu harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Dari pemilik rumah sebenarnya tidak ada masalah. Cuma intinya itu meminta transparansi dan kejelasan. Misalkan ukuran ganti ruginya ini dari mana dan lain-lain," tandasnya.