Minggu, 10 Mei 2026

Berita Malang Hari Ini

Pemkab Malang Sebut Industrialisasi Perkebunan Sawit Masih Sebatas Wacana

Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan industrialisasi perkebunan kelapa sawit di Malang Selatan masih sebatas wacana.

Tayang:
Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/M Erwin
Perkebunan kelapa sawit di Bandungrejo, Bantur, Kabupaten Malang. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan industrialisasi perkebunan kelapa sawit di Malang Selatan masih sebatas wacana.

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menerangkan  wacana tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian. 

"Masih dalam sebatas wacana saja. Sawit salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Namun perlu ada kajian dampak," ujar Tomie ketika dikonfirmasi pada Selasa (15/6/2021).

Karena sebatas wacana, Tomie menyatakan pihaknya masih belum membahas perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Malang Selatan, wilayah yang direncanakan akan ditanami kelapa sawit.

"RTRW itu bagian dari tanaman perkebunan. Di Kabupaten Malang yang dimandatkan saat ini kopi dan tebu. Dominasi tebu. Khusus sawit tidak ditetapkan secara spesifik di Kabupaten Malang. Sehingga tanaman sawit perlu pembahasan," ucapnya.

Kondisi akan berbeda apabila penanaman masif kelapa sawit di Malang Selatan jadi dilakukan.

"Jika sawit direalisasikan di Jawa termasuk Kabupaten Malang pasti ada perubahan RTRW," tuturnya.

Tomie memprediksi ada pergesaran pola pergesaran perkebunan di Kabupaten Malang jika sawit jadi ditanam.

"Kemudian ada penyesuaian komoditas. Seperti mana komoditas yang akan bergeser," sebutnya.

Sebagai wilayah penghasil pangan lewat tanaman tebu atau padi, Tomie menilai penanaman sawit pasti akan berdampak secara ekonomi maupun sosial.

"Yang harus diperhatikan aspek penataan ruang, aspek sosial dan ekonomi. Kekuatan pangan itu ada di Jawa, bagaimana dampaknya jika ada sawit,"  kiasnya.

Kata Tomie kajian bisa dilakukan secara lintas sektor.

"Tetap harus melakukan kajian secara paralel, nasional dan regional," tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved