Alasan Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP Masuk Indikator Perubahan RPJMD Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP masuk dalam Indikator Perubahan RPJMD Kota Malang 2018-2023.

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Malang sempat menyoroti masuknya Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP tersebut karena tidak terkait dengan pandemi covid-19.

Ketua Badan Perencanaan Daerah Kota Malang (Bappeda), Dwi Rahayu mengatakan Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP masuk dalam indikator karena mengalami penurunan target.

Sesuai data Bappeda Kota Malang, tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi hanya tercapai 69,67 persen dari target 72 persen. 

Sedangkan tahun 2020 hanya tercapai 69,72 persen dari 74 persen.

"Kami buatkan perbandingan dua tahun itu. Makanya kemudian kami sesuaikan. Kalau melihat dari 2019-2020, naik hanya 0,05 persen."

"Sehingga kami harus realistis. Tidak mungkin kami menargetkan tinggi. Untuk mendapat 0,01 saja cukup butuh kerja maksimal," ucap Dwi kepada SURYAMALANG.COM, Senin (21/6).

Dwi menambahkan banyak hal yang dinilai dalam Indeks Reformasi Birokrasi, mulai dari Maturitas SPIP, indeks profesional ASN, arsip, dan sebagainya.

Jadi tim penilai dari Kemenpan-RB, BPKB, BKN, KHSN, dan Ombudsman.

"Kemarin KHSN menilai indeks profesionalitas ASN. Ombudsman menilai pelayanan publik. Anri menilai kearsipan di Kota Malang, dan BPKB memeriksa maturitas SPIP-nya," tambahnya.

Sesuai data Bappeda Kota Malang sejak 2019-2020, indeks Maturitas SPIP tidak mampu mencapai target.

Dari target 3,5 persen pada 2019, hanya dapat menyentuh angka 3,045 persen.

Angka tersebut sama seperti yang terjadi pada 2020 dari target 4 persen.

"Kami harus mengejar perbaikan agar bisa menargetkan yang tinggi, terutama di kapabilitas APIP dan manajemen resiko."

"Kapabilitas APIP ini untuk pemenuhan beberapa fungsional auditor di inspektorat. Itu yang menjadi penilaian," terangnya.

Hal itulah yang menjadi dasar kenapa Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP masuk dalam Indikator Perubahan RPJMD Kota Malang 2018-2023.

"Termasuk setiap manajemen resiko belum optimal di tiap OPD. Target ini harus kami sesuaikan sambil membenahi kapabilitas APIP dan manajemen resiko itu agar bisa dilaksanakan dengan bagus oleh perangkat daerah," tandasnya.