Breaking News:

Opini

Urgensi Akses Partisipasi Masyarakat Untuk Atasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Desa menjadi pilar penyokong pertahanan Indonesia. Termasuk dalam kondisi darurat, seperti pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun

Editor: eben haezer
SURYAMALANG.COM/Farid Mukarrom
Ilustrasi : Tracing covid-19 di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Rabu (30/6/2021) 

Penulis: Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M, Dosen Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur

Desa telah lama menjadi daerah otonom dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep Desa adalah konsep yang telah ada bahkan jauh sebelum masa kolonialisme Belanda dan beberapa bangsa lain di Indonesia.

Menjaga eksistensi Desa sangat diperlukan sebagai upaya melestarikan sejarah nasional. Desa juga telah lama menjadi pangkal dari upaya ketahanan nasional, menjadi pilar penyokong pertahanan Indonesia. Termasuk dalam kondisi darurat, seperti pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun di Indonesia.

Pengakuan Desa sebagai pilar penyokong dibuktikan dengan adanya anggaran khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa sebagai upaya penanganan pandemi dan bantuan untuk perputaran ekonomi di wilayahnya.

Jumlah yang diamanahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa tidak sedikit, sehingga Pemerintah Desa dan jajarannya diharapkan mampu untuk mengelola dana tersebut secara berkelanjutan dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Tantangan lain bagi Pemerintah Desa adalah mendapat tuntutan transparansi yang tidak berdasar dari masyarakat yang belum memahami secara utuh dari tanggung jawab perangkat desa.

Salah satu tuntutan dan masih menjadi kewajiban Pemerintah Desa adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana dan kebijakan lainnya di wilayah Desa.

Peran serta masyarakat sendiri merupakan salah satu dari prinsip otonomi daerah, sehingga Pemerintah Desa yang baik akan berupaya mewujudkannya.

Selain itu untuk mewujudkan good governance, pemerintah daerah atau desa wajib mampu menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Hal ini akan memberikan kepastian dan perasaan aman bagi kedua belah pihak, khususnya apabila masing-masingnya sudah memahami secara utuh peraturan-peraturan yang melingkupi kegiatan pengelolaan desa.

Demi membantu pemerintah pusat melaksanakan pemulihan dalam Pandemi Covid-19, Kementerian Desa PDTT menerbitkan Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2021.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved