Breaking News:

Pelecehan Seksual di KPI Pusat

Komnas HAM Ikut Selidiki Pelecehan Seksual dan Perundungan di KPI Pusat

Komnas HAM akan ikut melakukan penyelidikan dalam kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS, seorang pegawai KPI Pusat

Editor: eben haezer
ist
Ilustrasi perundungan di tempat kerja 

SURYAMALANG, JAKARTA - Komnas HAM akan ikut melakukan penyelidikan dalam kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, penyelidikan dengan meminta keterangan kroban sebenarnya dijadwalkan hari ini (2/9/2021), namun korban tak datang.

Karena itu, penggalian keterangan dari korban baru akan dilakukan besok (3/9/2021).

Setelah mendapat keterangan dari korban, lanjut Beka, Komnas HAM akan melakukan pengembangan penyelidikan dengan meminta keterangan dair sejumlah pihak yang terlibat.

"Setelah itu kami baru menyusun rencana meminta keterangan dari KPI, kepolisian, dan dari terduga pelaku. Tapi lagi-lagi ini bergantung pada keterangan korban," kata Beka.

Dia menambahkan, Komnas HAM ikut menyelidiki kasus ini karena melihat bahwa sejak 2017, perkara itu belum ditangani, baik oleh polisi maupun KPI Pusat. Padahal, Komnas HAM sudah menerima aduan dari korban sejak 2017 dan langsung menyarankan korban untuk melapor ke polisi.

Baca juga: Dulu Mengabaikan, Polisi Kini Tangani Kasus Pelecehan Seksual dan Perundungan di KPI Pusat

Diberitakan sebelumnya, MS memang mengaku pernah mengadu ke Komnas HAM Melalui email. Pada 19 September 2017, Komnas HAM membalas email dan menyatakan bahwa apa yang dialaminya sebagai kejahatan. Komnas HAM juga menyarankan MS untuk melapor ke polisi.

Namun, baru pada 2019, MS melakukan upaya pelaporan ke Polsek Gambir.

“Tapi petugas malah bilang, lebih baik adukan dulu saja ke atasan. Biarkan internal kantor yang menyelesaikan," kata MS.

Akhirnya MS mengadukan para pelaku ke atasan sambil menangis. Pengaduan ini berbuah dengan dipindahkannya dia ke ruangan lain yang dianggap ditempati oleh orang orang yang lembut dan tak kasar.

“Sejak pengaduan itu, para pelaku mencibir saya sebagai manusia lemah dan si pengadu. Tapi mereka sama sekali tak disanksi dan akhirnya masih menindas saya dengan kalimat lebih kotor. Bahkan pernah tas saya di lempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulisi "Bangku ini tidak ada orangnya". Perundungan itu terjadi selama bertahun tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh,” kenangnya.

Pada 2020, MS yang tak tahan terus dirundung, kembali ke Polsek Gambir untuk membuat laporan polisi. Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap ceritanya sebagai sesuatu yang serius dan malah meminta nomor orang yang melecehkan sehingga polisi bisa menelepon mereka.

“Saya ingin penyelesaian hukum, makanya saya lapor polisi. Tapi kenapa laporan saya tidak di-BAP? Kenapa pelaku tak diperiksa? Kenapa penderitaan saya diremehkan? Bukankah seorang pria juga mungkin jadi korban perundungan dan pelecehan seksual? Saya tidak ingin mediasi atau penyelesaian kekeluargaan. Saya takut jadi korban balas dendam mereka, terlebih kami berada dalam satu kantor yang membuat posisi saya rentan,” tulisnya.

“Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisinya begini. Saya berpikir untuk resign, tapi sekarang sedang pandemi Covid-19, dimana mencari uang adalah sesuatu yang sulit. Lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya BENAR, kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik? Pungkasnya.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved