Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Tanahnya Diserobot Oknum Nakal, Basuki Lapor Polres Malang, Punya Bukti Sah Berupa AJB

Tanahnya Diserobot Oknum Nakal, Basuki Lapor Polres Malang, Padahal Punya Bukti Sah Berupa AJB

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/M Erwin
Basuki (kanan) warga Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang lapor ke Polres Malang karena tanah miliknya diserobot oleh oknum tak bertanggung jawab. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Basuki warga Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang akhirnya menempuh jalur hukum karena merasa tanah miliknya diserobot oleh oknum tak bertanggung jawab.

Bersama kuasa hukumnya, pria berusia 54 tahun ini melaporkan 10 orang ke Polres Malang.

"Saya inginnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwasanya tanah yang saya miliki itu kosong, ya sudah saya maunya kosong saja dulu," ujar Basuki saat ditemui di Polres Malang.

Kata Basuki, lahan seluas 1.850 m² yang ia beli beberapa tahun silam memiliki legalitas yang sah.

Ia telah mengantongi Akta Jual Beli (AJB) seusai membeli tanah tersebut dari seseorang bernama Edi Suyono, warga Kota Surabaya.

Tanah milik Basuki ini berlokasi di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Basuki merasa geram ada oknum-oknum yang justru menduduki sebagian lahannya. Bahkan ada yang sampai mendirikan bangunan.

Menurut Basuki, dirinya sempat memberikan opsi penyelesaian penyerobotan tanah miliknya secara baik-baik.

Namun karena tak mendapat etika baik, Basuki akhirnya menempuh jalur hukum. Basuki mengaku mengenal para penyerobot lahannya.

Sementara itu, kuasa hukum Basuki, Didik Lestariono mengatakan sebelumnya pihaknya telah melayangkan somasi kepada para oknum penyerobot lahan milik kliennya.

"Sudah kami somasi sebanyak 2 kali namun tidak ada respon. Sehingga kami laporkan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Malang," terang Didik.

Laporan ke Polres Malang ia lakukan pada Selasa (13/10/2021).

Didik menduga kasus yang ia dampingi saat ini terdapat unsur penguasaan lahan tanpa hak, sebagaimana pasal 167 KUHP.

"Sekarang di (tanah) itu, muncul sertifikat dan ada AJB juga. Kalau ada yang mensertifikatkan tanah itu, pasti juga diketahui Kepala Desa."

"Nah kalau melalui (Pemerintah) Desa, kenapa tidak mencegah atau menghentikan. Seharusnya, mereka menjelaskan kalau yang berhak atas tanah tersebut adalah pemohon eksekusi," herannya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved