Pemkot Batu Sambut Baik Rencana Pembentukan Tim Investigasi Independen

Berita Batu Hari Ini
Reporter: Benni Indo
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | BATU - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3A2P) menyambut positif rencana pembentukan tim investigasi independen yang diusulkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Batu dan pegiat anti kekerasan anak, Selasa (23/11/2021).

Kepala Dinas DP3A2P, MD Forkan akan memaparkan terlebih dahulu hasil dengar pendapat tersebut ke Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.

“Akan kami sampaikan dulu ke kepala daerah untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Insha Allah, besok sekitar pukul 1.00 diterima ibu wali kota. Saya bersama Dinas Pendidikan akan menyampaikan secara utuh hasil pertemuan hari ini. Kami berangkat ke DPRD juga atas izin kepala daerah,” ungkap Forkan melalui pesan suara kepada Suryamalang.com.

Diapaprkan Forkan, hasil dengar pendapat itu antara lain juga menegaskan bahwa kasus hukum yang sedang berlangsung menjadi ranah penegak hukum.

Pihaknya akan fokus terhadap perlindungan anak.

“Terhadap anak-anak yang tersisa di dalam SMA Selamat Pagi Indonesia, kami bersepakat membentuk tim independen yang anggotanya dari berbagai elemen. Harapannya penyelesaian terhadap permasalahan perlindungan anak, khususnya di SMA Selamat Pagi dan Kota Batu pada umumnya bisa lebih sejalan atau berjalan secara sinergis antar lembaga,” ujarnya.

Mengenai perlunya pembaruan Perda No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Forkan juga memandang perlunya revisi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Di sisi lain, Forkan mengatakan memang perlu daya lebih untuk memaksimalkan kerja dinasnya sesuai Perda tersebut.

“Gayung bersambut. Kami akan bersama dengan dewan untuk pembaruan Perda No 2 Tahun 2013 yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang. Perda yang ada akan kami maksimalkan. Bagaimanapun juga, urusan anak bukan hanya bagian pemberdayaan. Slogan di Kementerian PPPA, anak adalah anak kita, bukan anakku atau kamu. Berbicara tentang Kota Layak Anak, juga tidak murni daripada DP3A2P. Kami melibatkan stakeholder yang lain sehingga sangat mustahil sebuah Perda hanya dilaksanakan oleh satu dinas saja,” tegasnya.

Forkan mengakui memang tidak mudah untuk mengatasi persoalan yang tengah terjadi saat ini.

Regulasi mengamanatkan SMA/SMK di bawah naungan provinsi.

Sementara lokasi sekolahnya ada di Kota Batu.

“Kami sebagai Pemkot Batu tidak bisa tinggal diam terhadap persoalan yang ada di Kota Batu. Apalagi siswa di Sekolah SPI bukan 100 persen dari Kota Batu sendiri,” paparnya.

Forkan berkomitmen untuk terus mengawal persoalan kekerasan anak ini.

Pertemuan dengan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko besok juga akan dimanfaatkan untuk memastikan apakah pihaknya akan berkunjung ke SPI atau tidak.

“Terkait rencana berkunjung ke SPI, menunggu perkembangan situasi dan kondisi. Pun menunggu hasil pertemuan dengan ibu wali besok,” ujarnya.

Sejauh ini, pihak Sekolah SPI belum bisa dimintai keterangan.

Upaya menghubungi pihak SPI tidak mendapatkan respon.