Berita Batu Hari Ini

Ikuti UU Cipta Kerja, Dinas di Pemkot Batu akan Bertambah

Pemerintah Kota Batu akan mengubah nama dinas Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) dan Dinas Pendidikan

Penulis: Benni Indo | Editor: isy
Pemkot Batu
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menandatangani perubahan Perda yang akan memecah sejumlah dinas di Pemkot Batu. 

Berita Batu Hari Ini
Reporter: Benni Indo
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | BATU - Pemerintah Kota Batu akan mengubah nama dinas Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) dan Dinas Pendidikan.

Hal ini seiring disetujuinya perubahan kedua Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan, perubahan Perda ini mengikuti terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Disertai pula aturan turunan dari UU itu, berupa PP Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Maka untuk mengoptimalkan PP itu diterbitkan pula Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP.

"Ada penyelarasan dengan peraturan di atasnya. Ini bukan hanya di Kota Batu saja, tapi seluruh daerah di Indonesia. DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko,” ujar Dewanti.

Ketua Pansus perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016, Didik Machmud mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan yang telah diputuskan Pemerintah Pusat itu.

Selama ini di Kota Batu, urusan perizinan dan penanaman modal masih satu rumpun dengan bidang ketenagakerjaan di DPMPTSP-TK.

Dengan adanya perombakan ini, maka ada penyederhanaan birokrasi sehingga bisa difokuskan dengan tupoksinya.

"Maka Dinas Ketenagakerjaan, klasifikasinya tipe C,” ujar dia.

Selain itu rencana perombakan akan dilakukan di Dindik Kota Batu. Akan ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dari OPD itu.

Sebelum melangkah ke tahap itu, maka akan didahului dengan kajian penilaian berkaitan beban kerja serta fasilitas penunjang olahraga serta jumlah cabor dan capaian prestasinya.

Mengacu pada kajian Bagian Organisasi, Didik mengatakan, jika sudah seharusnya Dindik dipecah membentuk OPD baru.

“Kalau menurut saya, kemungkinan besar bisa Dindik dipecah untuk dibentuk OPD baru, Dinas Kepemudaan dan Olahraga,” paparnya.

Perubahan Perda tersebut masih dalam tahap fasilitasi di Pemprov Jatim.

Selanjutnya setelah didok dan diundangkan dalam lembar daerah, maka OPD baru direalisasikan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved