Kota Madiun PPKM Level 4, Malang Raya Level 3, Gubernur Khofifah Minta 3T Diperkuat di Jatim

Berita Surabaya Hari Ini

SURYAMALANG.COM | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengetatan protokol kesehatan seiring peningkatan kasus terpapar covid-19 di Jatim. 

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKM Berlevel di Jawa-Bali, ada 15 Kab/Kot di Jatim yang masuk dalam Kategori PPKM Level 2, dan 22 Kab/Kot masuk dalam Kategori PPKM Level 3 dan 1 Kota masuk dalam kategori PPKM Level 4. 

Detailnya, daerah kategori PPKM level 2 (dua) yaitu Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, , Pamekasan, Jember, Banyuwangi, Tuban, Sumenep, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. 

Untuk daerah level 3 (tiga) yaitu Tulungagung, Situbondo, Sidoarjo, Lumajang, , Gresik, Bojonegoro, Bangkalan, Jombang, Bondowoso, Sampang, Nganjuk, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Lamongan, Kota Pasuruan.

Untuk yang level 4 (empat) yakni Kota Madiun.

Khofifah meminta bupati/walikota bersama Forkopimda dan seluruh elemen strategis untuk memperkuat testing, treatment, dan tracing (3T), serta memperketat pelaksanaan Protokol kesehatan dan vaksinasi. 

"Mohon pengetatan protokol kesehatan dan vaksinasi terus dikawal dengan baik. Mari kita sama sama menjaga transmisi yang terjadi agar kasus covid-19 tetap terkendali," tegasnya, Rabu (23/2/2022).

Tekait tren kasus covid-19 di Jatim, Khofifah mengatakan pada 17 Februari 2022 lalu penambahan kasus harian Covid-19 varian omicron di Jatim melampaui kasus harian tertinggi pada bulan Juli 2021. 

Namun hingga kini menurutnya, tren kasus covid-19 di Jatim mulai menurun tetapi masih fluktuatif.

Pada tanggal 17 Februari lalu, Jatim mencatat rekor tertinggi yakni penambahan 8.977 kasus.

Angka kasus harian ini mengalami penurunan sebanyak 60 persen pada tanggal 21 Februari yakni 3.621 kasus.

Namun, pada tanggal 22 Februari  kasus harian naik lagi menjadi 7.569 kasus. 

"Alhamdulillah, kini kasus covid-19 di Jatim sudah mulai turun secara bertahap tetapi masih fluktuatif. Sehingga semua pihak harus tetap  waspada disertai percepatan vaksinasi dan disiplin protkes. Semoga covid-19 di Jatim akan selalu terkendali. Terima kasih warga Jatim yang selalu mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengendalikan covid-19," ungkap Khofifah.

Tidak hanya itu, Khofifah juga terus mengajak masyarakat untuk melakukan percepatan vaksinasi.

Karena menurutnya vaksinasi merupakan perisai yang mampu melindungi diri kita dari transmisi virus.

"Ajaklah keluarga di sekitar untuk melakukan  percepatan vaksinasi. Utamanya yang belum sama sekali mendapatkan dosis vaksinnya. Jika memang sudah vaksin dosis 1 dan 2, ajaklah untuk segera melakukan vaksinasi dosis 3," pintanya.

Selain vaksin, perisai utama yang juga menjadi penghadang transmisi covid-19 adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat. 

"Jangan lupa menggunakan masker yang benar  dan jaga jarak. 5 M harus diperketat pelaksanaannya. Ingat covid-19 masih bertransmisi," ujar Khofifah.

Kini meski masih terdapat penambahan kasus, lanjut Khofifah, keadaan Covid-19 di Jatim cukup terkendali. 

Masih dalam data yang sama, rerata tambahan Bed Occupancy Rate (BOR) di Jatim yakni 32,64 persen per minggu. 

BOR Isolasi di RS menunjukan angka 40 persen, untuk BOR ICU RS mencapai 34 persen, BOR Isolasi Terpusat (Isoter) mencapai 23 persen dan BOR RS Darurat Covid-19 mencapai 17 persen, di mana standar WHO adalah dibawah 60 persen. 

Meskipun demikian, Khofifah terus mengingatkan bahwa dengan angka positivity rate yang masih cukup tinggi yakni 15,81 persen.

Kasus masih dimungkinkan untuk naik kembali. 

Tampak pada tanggal 22 Februari 2022 kasus harian Covid-19 mencapai 7.568 kasus setelah sempat turun pada tanggal 21 yakni  3.621 kasus.

Khofifah mengimbau 4 pilar yang ada di desa/ kelurahan, yakni Babinsa, Babinkamtibmas, Bidan Desa, dan Kepala Desa/lurah  untuk melakukan proses tracing dan testing  secara optimal.

Pasalnya, dalam data tercatat bahwa kapasitas testing masih terbatas.

"Saya mohon standar WHO yakni 1:15 untuk pelaksanaan  tracing dan testing kontak erat harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan berdasarkan standar," ucapnya.