Berita Jawa Timur Hari Ini

Mahasiswa di Lumajang Turun ke Jalan Tuntut Mendag Dicopot dan Tolak Pemilu Ditunda

"Kami menuntut mencopot Menteri Perdagangan karena tidak bisa menstabilkan harga pangan utamanya BBM dan minyak goreng,"

Penulis: Tony Hermawan | Editor: rahadian bagus priambodo
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berunjuk rasa di kantor DPRD Lumajang, Senin (11/4/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga sembako, BBM, dan penundaan pemilu 2024. 

SURYAMALANG.COM|LUMAJANG - Wacana Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ditunda serta mahalnya kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, belakangan menuai gelombang penolakan di masyarakat.

Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di sejumlah kota.

Isu trending ini akhirnya turut memantik perhatian mahasiswa di Lumajang. Senin (11/4), puluhan mahasiswa melakukan aksi demo di Kantor DPRD.

Pantauan di lokasi, massa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang mulai berdatangan sejak pukul 9.00.

Demo tersebut diwarnai orasi di depan Gedung DPRD. Para mahasiswa tersebut menyerukan penolakan kenaikan harga BBM, sembako dan minyak goreng.

Berikutnya, mereka juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Kami menuntut mencopot Menteri Perdagangan karena tidak bisa menstabilkan harga pangan utamanya BBM dan minyak goreng," kata Dany Febri koordinator aksi.

Aksi ini berlangsung damai. Para peserta pun diperkenankan masuk di dalam Gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan wakil rakyat menerima tuntutan mahasiswa. Pihaknya juga mengirim nota kesepahaman mahasiswa ke DPR pusat.

Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan mengatakan, Jokowi 3 periode merupakan sebuah wacana yang tidak mungkin terlaksana. Sebab hal ini menyalahi asas demokrasi. Namun untuk masalah kenaikan harga BBM dan minyak goreng pihaknya bersedia mengawal bersama.

"Kalau soal penundaan pemilu itu tidak karena mungkin karena berbenturan langsung dengan rakyat. Tapi kalau untuk kenaikan minyak goreng, bensin mari kita kawal bersama," pungkas dia.

 

Sumber: surya.co.id
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved