Pemkot Batu Rencanakan Anggaran Rp 7,4 Miliar untuk Atasi PMK

SURYAMALANG.COM, BATU – Pemerintah Kota Batu mengusulkan anggaran senilai Rp 7,4 miliar untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (15/7/2022) malam.

Dijelaskan Punjul, ketersediaan obat hanya mencukupi untuk beberapa hari ke depan.

Sehingga perlu dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan melalui mekanisme pergeseran anggaran, baik pergeseran anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) maupun PAK tahun 2022.

“Sampai saat ini proses pengajuan anggaran masih dalam proses menunggu hasil pertimbangan dari Inspektorat dengan total pengajuan sekitar Rp 7,4 Miliar,” paparnya, Jumat (15/7/2022).

Dikatakan Punjul, Pemkot Batu telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kasus PMK di Kota Batu.

Di antaranya melakukan pembatasan lalu lintas ternak, pendirian posko penanganan PMK, pendirian pos pantau lalu lintas ternak di empat titik pintu masuk Kota Batu.

"Kami juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait PMK kepada peternak, pelaku usaha dan masyarakat dengan melibatkan Perguruan Tinggi, BBPP Songgoriti dan PDHI. Serta melakukan pengobatan dan penanganan terhadap hewan yang sakit dengan melibatkan FKH UB dan PDHI," bebernya.

Selain itu juga melakukan sanitasi kandang dan lingkungan kandang dengan melibatkan masyarakat.

Pemkot Batu melakukan vaksinasi pada sapi yang sehat sejak 25 Juni 2022 sampai dengan 7 Juli 2022.

Vaksinasi PMK di Kota Batu DPKP mencatat total 7.915 atau 98,84 persen.

Kota Batu dapat 12.500 vaksin, namun pada 3 Juli 2022 target vaksinasi Kota Batu diubah dari 12.500 dosis menjadi 8.000 dosis.

“Sedangkan sisanya 4.500 dosis vaksin dialihkan ke daerah yang ternaknya masih banyak yang sehat," ungkapnya.

Hingga 14 Juli 2022, populasi hewan ternak di Kota Batu mencapai 15.413 sapi.

Ada 2.597 sapi potong dan 12.816 sapi perah. 559 sapi terdampak PMK, 105 mati, 3.363 sembuh dan 110 potong paksa. 

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya saat memimpin Rakor penanganan PMK yang meminta daerah melakukan precision targeting terkait vaksinasi di Jawa Timur.

Selain itu, ia juga meminta semua pihak untuk melaporkan data yang akurat.

"Saya minta semua pihak untuk melaporkan data yang akurat dan tidak dibuat-buat karena bisa mengakibatkan kerugian di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Sebagai lumbung sapi utama di Indonesia, Jawa Timur menjadi prioritas vaksinasi untuk menekan angka prevalensi dan secara bertahap.

Sehingga diharapkan status merah akan segera berubah menjadi hijau.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan vaksin sangat dibutuhkan untuk mengatasi PMK yang mulai merebak di Jawa Timur.

Selain menunggu pasukan vaksin dari Pemerintah Pusat yang diimpor dari luar negeri, saat ini, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) yang berada di Kota Surabaya juga sedang membuat vaksin.

Khofifah mengatakan, paling lama produk vaksin Pusvetma akan digunakan pada awal Agustus 2022.

"Menurut informasi, Kementan akan impor 3 juta vaksin. Jatim akan mendapatkan 1.5 juta dosis, dari 10.5 juta hewan yang akan divaksin.

Pasalnya, yang divaksin ada domba dan kambing, sambil menunggu vaksin yang diproduksi Pusvetma di Surabaya," ungkapnya.

kata Khofifah, ada kekhawatiran dari pemilik ternak ketika ada hewan yang potong paksa atau mati. Kebutuhan akan obat-obatan dan vitamin untuk hewan memang dibutuhkan, namun vaksin menjadi sangat penting dalam kondisi saat ini karena berfungsi mencegah dampak buruk virus.

"Yang lebih memiliki kemampuan ada di vaksin," ujarnya.