Berita Batu Hari Ini

Inspektorat Kota Batu Temukan Selisih Harga Nilai Gapura Jalan Kawi

Inspektorat Kota Batu telah merampungkan analisis kegiatan pekerjaan pembangunan gapura ikon selamat datang Sendratari Arjun Wiwaha di Jalan Kawi.

Penulis: Benni Indo | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Gapura di jalur masuk Jl Kawi, Kelurahan Sisir, Kota Batu yang menjadi perbincangan masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata Kota Batu mengucurkan Rp 71 juta untuk renovasi gapura ini. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Inspektorat Kota Batu telah merampungkan analisis kegiatan pekerjaan pembangunan gapura ikon selamat datang Sendratari Arjun Wiwaha di Jalan Kawi, Kelurahan Sisir, Kota Batu.

Kepala Inspektorat, Sugeng Mulyono menerangkan, ada selisih harga antara nilai yang terpampang di papan dengan hasil analisis.

Di papan pengumuman renovasi gapura itu, nilai kontrak sebanyak Rp 71.021.982,98 yang dibulatkan menjadi Rp 71.021.000. Setelah dianalisis, nilainya adalah Rp 54.838.300. Ada selisih Rp 16.182.700.

Inspektorat mencatat ada sejumlah selisih kesalahan aritmatik dan harga pembelian.

Ditemukan juga surat kuasa tidak sah dari pelaksana untuk proses pemilihan penyedia.

Tidak dilakukan koreksi aritmatik pada mutual check (MC) 100 persen oleh penyedia, konsultas pengawas maupun PPTK sehingga terdapat selisih atas kesalahan penghitungan artimatik.

Inspektorat menyebut bahwa proyek gapura itu adalah kegiatan perawatan dengan melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap gapura lama, bukan merupakan pembangunan gapura baru.

"Data awal terkait nilai aset atas gapura tidak disajikan oleh Dinas Pariwisata ke Tim Pemeriksa sehingga tidak dapat ditentukan nilai batas tertinggi biaya perawatan sesuai kerusakannya," ujar Sugeng, Jumat (26/8/2022).

Inspektorat mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam renovasi gapura tersebut melengkapi dan memperbaiki seluruh dokumen pekerjaan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai perundangan.

Nilai aset awal gapura juga diminta untuk dihitung.

"Inspektorat juga memberikan teguran kepada PPTK, pejabat pengadaan maupun ke penyedia dan konsultan pengawas terkait kesalahan aritmatik dan selisih harga. Kami mempertimbangkan pemberian sanksi daftar hitam terhadap penyedia dan konsultan pengawas apabila menolak bertanggungjawab," tegasnya.

Inspektorat juga menginstruksikan agar membayar pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan seperti hasil perhitungan pasca analisis yakni Rp 54.838.399.

"Dinas Pariwisata harus membangun komunikasi publik yang transparan dan memberikan pemahaman yang baik pula kepada masyarakat agar komitmen clean government tetap terjaga," kata Sugeng.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved