Menko PMK : Pencabutan Subsidi BBM Adalah Hal Krusial, Seperti Buah Simalakama

SURYAMALANG.COM, MALANG - Menko PMK Prof Dr Muhadjir Effendy MAP menyinggung tentang pencabutan subsidi BBM saat membuka kegiatan sarasehan pra Muktamar Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/9/2022).

Menurutnya, pencabutan subsidi BBM adalah hal krusial dan jadi pilihan sulit.

"Seperti buah simalakama. Maka harus memilih pilihan yang tepat agar selamat," jelas Muhadjir.

Dikatakannya, BBM subsidi di awal dulu karena konsumsi waktu itu sangat kecil. Paling banyak kendaraan yang ada saat itu motor. Sehingga Indonesia menjadi produsen BBM. Akhirnya BBM disubsidi.

Sampai 1980 Indonesia menyatakan bukan sebagai produsen minyak dan kemudian keluar dari OPEC.

Baca juga: Harga BBM Naik Mulai Hari Ini, Sabtu 3 September, Simak Rincian Harga Pertalite, Solar dan Pertamax

"Harusnya saat itu mulai mempertimbangkan mencabut subsidi BBM namun dipaksakan sampai kini," terang dia.

Negara mengeluarkan Rp 502 triliun termasuk subsidi listrik, elpiji dan BBM. Sampai akhir tahun ini bisa mencapai Rp 680 triliun.

"Jika dipaksakan dengan subsidi BBM, maka akan menyulitkan pengelolaan APBN," terang dia.

Pada wartawan usai acara, Muhadjir menyatakan memang urusannya sangat dilematis.

"Kalau tidak dicabut subsidi akan membebani APBN dan memberi dampak pertumbuhan ekonomi dan beban masyarakat."

"Saya yakin presiden akan mengambil keputusan yang baik," jawabnya.

Dengan kondisi ini memang perlu kesadaran masyarakat karena ini demi kebaikkan semua.

Dikatakannya, defisit APBN 2023 tidak boleh melebihi tiga persen dari PDB. Rencana pemerintah hanya mengambil defisit 2,83 persen.

Maka otomatis anggaran 2023 akan susut. Ia berharap kondisi ini jangan smapai ada yang memgambil kesempatan karena akan membuat masyarakat panik.

Yang pasti sentimen pasar akan dominan. Maka utamakan kepentingan rakyat.