Berita Malang Hari Ini

Sejak Otonomi Khusus, Papua Digelontor Rp 1000, 7 T Namun Masyarakat Masih Miskin

Usai mengisi kuliah tamu di (Unisma), Mahfud MD memberkan tentang perkembangan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang terseret kasus korupsi

suryamalang.com/Purwanto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada awak media usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) 2022, Jumat (23/9/2022). Mahfud MD menyebut bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 500 Triliun lebih di masa kepemimpinannya. 

SURYAMALANG.C0M|MALANG-Usai mengisi kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma), Menko Polhukam Mahfud MD pada wartawan membeberkan tentang perkembangan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang terseret kasus korupsi.

Ia juga membeberkan tentang dana pemerintah yang dikuncurkan ke Papua sejak pelaksanaan otonomi khusus (otsus) mulai 2011 hingga kini mencapai Rp 1000,7 triliun. 

"Kasus Pak Lukas Enembe itu sekali lagi saya tegaskan adalah kasus hukum. Bukan kasus politik. Ini adalah atas perintah UU dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas diproses secara hukum karena indikasi korupsinya sudah jelas sehingga ditetapkan KPK sebagai tersangka," kata Mahfud MD pada wartawan.

Sebab ada bukti awal penerimaan gratifikasi Rp 1 M. Namun di sana berontak dan marah.

"Sebab Rp 1 M kok ditersangkan. Saya bilang itu bukti awal yang bisa menjerat dia. Karena sudah ada bukti yang mentrasfer dan uangnya darimana dan untuk apa. Sudah ketemu. Dugaannya korupsinya banyak sekali. Rp 560 M. Kemudian Rp 71 M sudah diblokir," terang dia.

Ia menyebut kemudian ada berita di papua bahwa ada penghargaan dari Menkeu dengan mendapat WTP (Wajah Tanpa Pengecualian) tujuh kali berturut-turut.

Sehingga ada pertanyaan kenapa korupsi? "Orang-orang yang korupsi, kantornya WTP  semua. Saya pernah mimpin MK dan sampai sekarang MA sudah belasan kali WTP. Tapi ada koruptornya dua.

Di MA, sekretarisnya masuk penjara juga kantornya WTP. Ini sama dengan Papua. WTP tidak menjamin tidak ada korupsi. WTP itu hanya kesesuaian transaksi yang dimasukkan laporan keuangan," paparnya.

Yang tidak dilaporkan beda. Oleh sebab itu,  dalan WTP ada korupsi. Ada yang tidak ditransaksikan. "Misalkan ada kick back. Sudah ditransaksinya misalkan bangun gedung misal Rp 500 m tapi dikembalikan Rp 50 M.

Trasaksinya bener di buku tapi dikembalikan Rp 50 M," jelasnya. Kemudian ada PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu). Ia menyebut di Papua banyak sekali. 

Yang luar biasa di Papua, sambungnya, dana yang dikeluarkan pemerintah selama otsus hingga sekarang Rp 1000,7 T. "Tidak jadi apa-paa. Rakyat tetap miskin. Negara turunkan uang sejak 2001 ada UU Otsus.

Sejak zaman Lukas Enembe, Rp 500 T tidak jadi apa-apa. Pejabat foya," tandasnya. Dikatakan, adanya pembangunan jalan tol itu merupakan proyek Kementrian PUPR.

Maka dari dana otsus ada yang dikorupsi meski tidak semua. "Untuk pembangunan Papua itu, Rp 14,7 juta per penduduk. Papua barat Rp 10,2 juta per kepala penduduk. "Kaltim yang kaya raya, hanya Rp 4,9 juta per kepala penduduk, NTT Rp 4,2 juta. Jadi, di Papua itu  banyak dana kesana. Kalau mau baik, maka hukum harus ditegakkan disana," pungkasnya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved