Berita Malang Hari Ini

DPRD Kota Malang Sempat Ragukan Target APBD yang Mencapai Rp 2,8 T pada 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sempat meragukan rencana APBD 2023 hingga Rp 2,8 triliun yang disusun oleh eksekutif.

suryamalang.com/Benni Indo
Wali Kota Malang, Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika berjabat tangan setelah penandatanganan kesepakatan Ranperda Kota Malang tentang APBD Tahun 2023, Senin (28/11/2022) 

SURYAMALANG.COM|MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sempat meragukan rencana APBD 2023 hingga Rp 2,8 triliun yang disusun oleh eksekutif.

Keraguan tersebut akhirnya hilang karena pihak eksekutif menunjukan optimismenya untuk meningkatkan APBD pada 2023.

Optimisme eksekutif dapat mengeksekusi target pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun karena kondisi perekonomian yang mulai membaik. Meskipun isu resesi menghantui pada 2023.

Ketua DPRD Kota Malang  I Made Riandiana Kartika menyatakan terkait pembahasan target PAD begitu alot pada awalnya. Pembicaraan mengenai PAD ini cukup serius karena berfokus pada pendapatan.

Berbeda halnya dengan pengeluaran yang juga dibahas dalam RAPBD.

“Karena pendapatan PAD 2022 hanya Rp 563 miliar, kok berani masang Rp 1 triliun lebih pada 2023 itu kenapa? Kami kejar dan mereka optimis, ya sudah kami dukung tapi dengan banyak persyaratan,” ujar Made setelah rapat paripurna pengesahan di gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/11/2022).

Naiknya target PAD ini mempengaruhi semua target pendapatan di masing-masing OPD. Dewan cukup khawatir jika seandainya target tidak terealisasi. Sejumlah program yang telah disusun akan berantakan.

“Seandainya ini tidak tercapai, otomatis yang sudah disusun belanja akan terganggu, tapi Bapenda tetap yakin kemudian OPD penghasil juga yakin dengan angka itu, justru kemarin terjadi kebalik. Dewan malah tidak yakin dengan PAD, kami minta yang realistis saja antara Rp 850 miliar hingga maksimal Rp 900 miliar,” papar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Keyakinan masing-masing OPD untuk merealisasikan telah membuat DPRD Kota Malang menyetujui rencana kenaikan. Ada syarat lain yang juga harus diselesaikan oleh DPRD Kota Malang terkait rencana kenaikan PAD ini, yakni penyelesaian Ranperda PDRB dan PTSP.

“Kami harapkan itu sebagai syarat mutlak harus selesai. Setelah ini, dewan akan menggarap itu karena pansusnya sudah terbentuk. Maksimal 15 Desember 2022 harus sudah kami selesaikan. Itu sebagai syarat dari Bapenda dan OPD penghasil untuk menaikan PAD,”paparnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyebut, target saat ini adalah yang tertinggi sepanjang pemerintahannya. Pada awalnya, eksekutif memperkirakan kenaikan hingga Rp 1,5 triliun saja.

“Tahun ini kondisinya membaik, kami optimis Rp 2,8 triliun. Ini adalah prestasi kita semua, tujuannya adalah ketika APBD tinggi, pendapatan tinggi, tentu harapannya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat naik,” ujar Sutiaji.

Langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain mengurangi nilai pengangguran terbuka. BPS Kota Malang mencatat, tingkat pengangguran terbuka Kota Malang pada 2021 mencapai 9,65. Angka tersebut lebih tinggi jika dibanding rarata angka tingkat provinsi dan nasional.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur pada 2021 mencapai 5,74 persen, sedangkan tingkat nasional mencapai 6,49 persen.

“DPR menyarankan bagaimana aktivasi UMKM, MCC juga akan kami aktifkan. Ini adalah APBD terakhir di kepemimpinan saya dan pak wakil wali kota, mudah-mudahan janji kami di RPJMD bisa kami tuntaskan di sana,” terang Sutiaji.

Dari empat misi yang dicanangkan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko untuk menyejahterakan masyarakat, misi ketiga terkait PMKS dan gender dinilai perlu dimaksimalkan. Sutiaji mengatakan perlu ada kerja cepat untuk merealisasikan misi nomor tiga tersebut. Sedangkan di misi keempat, pekerjaan yang harus diselesaikan ialan realisasi SPBE.

Empat misi yang diusung pasangan Sutiaji dan Edi ialah pertama meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Kedua mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

Ketiga mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Keempat memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved