Fraksi PKB Soroti Kerja Ego Sektoral di Pemkot Malang, Banyak Program Sama di Dinas Berbeda

SURYAMALANG.COM, MALANG - Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mengingatkan para pejabat di Pemkot Malang menanggalkan ego sektoralnya dalam bekerja melayani warga.

Anggota Fraksi PKB, Arief Wahyudi menyatakan, kerja masing-masing dinas di Pemkot Malang tidak kompak pada 2022.

"Saya berani mengatakan, Pemkot Malang belum kompak pada 2022. Faktor ego sektoral ini terjadi karena mereka ingin mewujudkan programnya sendiri. Tidak mau kolaborasi dengan perangkat daerah yang lain. Ini salah," ujar Arief.

Baca juga: Viral Barisan Tiang Halangi Jalur Penyebrangan di Kayutangan, PLN ULP Malang Kota Beri Tanggapan

Kritik Fraksi PKB terkait ego sektoral tersebut dibacakan Arief dalam sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (26/12/2022).

Menurut Arief, setiap kali ada rapat dengar pendapat dengan dinas, sering ditemui program yang sama dengan dinas yang berbeda.

"Masing-masing dinas tidak menjadi satu kesatuan. Bahkan kadang-kadang, terjadi dobel program. Misal, program di Dinas PUPR sama dengan di Dinas LH. Itu artinya, mereka ego sektoral," ungkapnya. 

Arief juga melihat adanya ego sektoral di dalam kerja mengumpulkan pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, perlu ada perubahan cara kerja agar masing-masing dinas terkait kerja kompak.

Pasalnya, Arief melihat sejauh ini masing-masing dinas berjalan sendiri-sendiri. 

"Retribusi parkir, padahal di sana ada Bapenda. Mestinya mereka kerjasama agar perolehan dari retribusi parkir masuknya maksimal. Juga, bisa kerjasama dengan Satpol PP dan Dishub. Mereka kerja sendiri, yang penting target pendapatan masuk," katanya.

Warga akan merasakan dampak dari kerja ego sektoral ini.

Pembangunan fisik dan manusia di Kota Malang dinilai Arief tidak bisa maksimal karena adanya ego sektoral.

Pasalnya, masing-masing dinas hanya berpikir untuk menyelesaikan targetnya sendiri.

"Pembangunan di masyarakat kurang cepat dan terpotong-potong. Ketika pembagian BLT, kalau yang mendapatkan masyarakat miskin, maka ya sudah, data masyarakat miskin itu di mana? Ini di mana-mana punya data kemiskinan sendiri-sendiri. Di Dispangtan ada kegiatan, Diskoperindag juga ada kegiatan, kemudian ditumpuk lagi oleh dinas lain," paparnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan pihaknya tetap bekerja secara maksimal.