Ramai Kepala Puskesmas Larang Pegawai Hamil dan Tahan Uang JKN, 18 Orang Melapor Kerja Tertekan

SURYAMALANG.COM, - Ramai kabar Kepala Puskesmas larang pegawai hamil dan tahan uang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Kabar ini mencuat setelah ada 18 orang yang melaporkan Kepala Puskesmas Sabokingking, Sumatera Selatan. 

Selain melarang pegawai hamil, Kepala Puskesmas juga membuat aturan lain yang di luar batas hingga para karyawan merasa tertekan saat bekerja. 

Kasus ini pun sudah ditangani oleh Tim gabungan Inspektorat Pemkot Palembang setelah laporan dari belasan karyawan diterima pada Rabu (7/2/2024).

DA salah seorang karyawan Puskesmas menuturkan seperti apa tindakan semena-mena yang dilakukan Kepala Puskesmas Sabokingking. 

Selain tidak manusiawi, Kepala Puskesmas ternyata juga arogan dan membuat aturan secara pribadi. 

Baca juga: Gubernur LIRA Desak Kejaksaan Usut Proyek Gaib di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

Artikel Sripoku.com 'Belasan Pegawai Laporkan Kepala Puskemas Sabokingking ke Inspektorat'.

Menurut DA, Kepala Puskesmas juga menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak karyawan yang telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab.

Selain itu lanjut DA, karyawan tidak boleh mengandung, mengurus keluarga sakit ataupun kepentingan lain tanpa izin dari pimpinan. 

“Selama lima tahun terakhir dan saat ini dalam enam tahun terakhir, kami bekerja di bawah tekanan kepala puskesmas" ungkap DA, Jumat (9/2/2024) mengutip Sripoku.com (grup suryamalang). 

"Kami dilarang hamil, tidak diperbolehkan merawat keluarga yang sakit, menggunakan telepon, atau melakukan kegiatan lainnya tanpa izin beliau" imbuh DA.

"Lebih parahnya lagi, beliau menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak kami," jelas DA. 

Baca juga: Viral Pegawai Puskesmas Ngamuk Buntut Gaji 5 Bulan Belum Dibayar, Ternyata Seorang Tenaga Honorer

Artikel Sripoku.com 'Polemik Belasan Pegawai Puskesmas Melapor, Ratu Dewa Bentuk Timsus'.

Kini setelah DA dan kawan-kawannya membuat laporan, mereka berharap akan ada tindak lanjut dan kejelasan sebab para pegawai merasa dizolimi.

Respons Kepala Inspektorat Kota Palembang