Heboh Korupsi Rp 271 Triliun yang Menyeret Harvey Moeis, Mahfud MD Minta Penjahat Koruptor Diburu

SURYAMALANG.COM - Fenomena korupsi timah Rp 271 triliun yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, memantik Mahfud MD untuk berkomentar.

Calon wakil presiden nomor urut 3 itu mendorong para penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar gencar memburu para koruptor.

Sebab, saat ini tensi politik sedikit mereda pasca-Pemilu 2024.

Mula-mula, Mahfud MD mengungkit kasus korupsi timah Rp 271 triliun yang diungkap Kejaksaan Agung yang melibatkan Harvey Moeis.

Adapun Harvey Moeis menjadi tersangka kasus tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

"Sekarang ini sudah ada koruptor nikel dan sebagainya yang triliunan itu, dan jaringannya banyak."

"Belum lagi tambang-tambang lain, ini supaya penegak hukum bekerja lagi, kemarin mungkin agak terganggu oleh politik, terkendala oleh politik," kata Mahfud MD ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dikutip SURYAMALANG.COM dari Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

"Dan sekarang mari perbaiki negara ini dengan kembali menegakkan hukum, memburu para penjahat-penjahat terutama para koruptor," ucap dia.

Mahfud MD berpandangan, para koruptor dan penjahat itu kini sedang merampok kekayaan negara, termasuk sumber daya alam.

Sementara itu, saat kontestasi Pemilu berlangsung, para penegak hukum kurang aktif bergerak memburu koruptor.

Dia pun meminta pengejaran terhadap para terduga pelaku korupsi itu tidak berhenti sampai di sini.

"Ini penegak hukum Kejaksaan Agung, KPK yang akhir-akhir ini terasa kurang greget, Polri, masyarakat sipil supaya mulai lagi mau melototi korupsi-korupsi yang sekarang sudah nampak lagi."

"Karena politik sudah agak mereda sedikit, lalu korupsinya sudah mulai tampak lagi," ucap eks Menko Polhukam ini.

Selain penegakan hukum, ia meminta agar demokrasi di Indonesia ditegakkan.

Menurut dia, saat ini upaya penegakan demokrasi sedang berproses yang dinilai melalui proses peradilan sengketa Pilpres di MK.