PJ Wali Kota Malang Tak Tahu Menahu Soal Pemasangan Banner Dirinya di Berbagai Tempat

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan tidak tahu menahu siapa yang memasang spanduk bergambar dirinya.

Ia juga membatah menggunakan anggaran negara untuk pemasangan spanduk itu, bahkan Wahyu menyatakan tidak mengeluarkan sepeser pun uang pribadinya untuk percetakan dan pemasangan spanduk yang banyak terdapat di pinggir jalan.

"Tidak menggunakan APBD. Saya juga tidak tahu dari siapa. Spanduknya kan mendukung program pemerintah, ya sah-sah saja. Saya tidak tahu siapa yang mencetak. Tidak juga dari kantong pribadi," ungkap Wahyu.

Spanduk yang banyak terpasang di pinggir jalan itu dianggap Wahyu sebagai bagian dari reklame yang menginformasikan kebijakan Pemkot Malang. Dengan alasan itu, Wahyu menilai tidak perlu ada pembayaran pajak.

"Itu kan spanduk program pemerintah. Kan itu iklan layanan masyarakat," ungkap Wahyu.

Atribut informasi publik yang menggambarkan wajah Wahyu itu berciri-ciri menampilkan sosok Wahyu mengepalkan jemari tangan kanan. Terdapat tulisan 'Pak Mbois' dan 'Ngalam Asli'. Di bagian pojok kanan atas, ada logo HUT ke-110 Pemkot Malang.

Wahyu mengenakan pakaian dan jam tangan berwarna merah. Di pakaian pada bagian dada kiri, terdapat tulisan 'Mbois Ilakes Das-Des'. Di bagian bawah ada tulisan "Berselaras untuk Kota Malang Berkelas". Slogan itu adalah tagline yang dibuat untuk memeriahkan HUT ke-110 Pemkot Malang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, I Made Riandiana Kartika ikut mengomentari spanduk atau banner bergambar Wahyu di sejumlah titik kota.

Made meminta agar fokus kerja Wahyu yang menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang tidak terganggu karena agenda politik di belakangnya.

Masyarakat Kota Malang membutuhkan pelayanan yang prima dari layanan publik sehingga konsentrasi kerja aparatur negara tidak boleh pecah.

"Kalau konsentrasi maju, maju saja dengan konsekuensi harus mundur jadi Pj. Ya kami tunggu saja itikad baiknya," ujar Made saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto menyatakan, setelah melihat bentuk spanduk, menurutnya spanduk itu harus dikenai pajak. Sejauh ini, Handi masih belum mengetahui titik keberadaan spanduk. Ia telah menugaskan anak buahnya untuk mencari informasi siapa yang memasang spanduk tersebut. Menurutnya, spanduk itu masuk kategori pajak reklame.

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikecualikan dari objek pajak reklame antara lain reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

"Kalau kategori seperti ini harusnya kena," ujar Handi setelah melihat foto spanduk bergambar Wahyu Hidayat yang terpasang di pinggir jalan.

Jika seorang kepala daerah mengenakan pakaian dinas, kemudian memuat informasi sosialisasi kebijakan, maka tidak dikenai pajak. Namun Handi tidak menemukan indikasi tersebut dalam foto spanduk bergambar Wahyu Hidayat.

"Kalau gambar saja, tanpa ada logo parpol, sama seperti iklan. Nah, gambar kepala daerah apakah dalam sosialisasi kebijakan pemerintah daerah atau atas nama pribadi. Kalau dalam kapasitas sebagai kepala daerah, tidak kenak pajak. Saya belum lihat langsung. Nanti saya tanya kawan-kawan. Siapa yang masang dan ada di mana," kata Handi.