Viral CCTV Sekretaris dan Kepala Disdikbud Jombang Bermesraan, Pj Bupati: Tidak Ada yang Keberatan

Laporan wartawan SURYAMALANG.COM Anggit Pujie Widodo

SURYAMALANG.COM, JOMBANG - Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Teguh Narutomo angkat suara terkait video viral CCTV (circuit closed television) sekretaris dan Kepala Disdikbud Jombang diduga bermesraan.

Teguh mengaku tidak punya kompetensi untuk membahas hal tersebut dan lebih menyerahkan kepada pihak berwajib.

Video yang diterima SURYA pada Selasa (20/8/2024) tersebut ramai jadi bahan gunjingan masyarakat.

Hal itu setelah akun Facebook Siska S menyebar sebanyak 4 video dengan durasi beragam.

Mulai dari video berdurasi 1.30 menit, 2.19 menit, 4.18 menit, 0.30 detik.

Teguh saat dikonfirmasi perihal rekaman CCTV yang diduga menunjukkan Kepala Disdikbud Jombang dan Sekretaris Disdikbud Jombang itu menyebut agar pihak berwajib bisa turun tangan.

"Kita tidak tahu kebenaran hal itu. Tentunya kita harus laporkan dulu ke Reskrim apakah ini benar atau tidak yang bisa berkomentar tentang hal itu," ucapnya saat dikonfirmasi awak media selesai menghadiri agenda Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang pada Rabu (21/8/2024).

Ia melanjutkan, selama tidak ada yang keberatan, ia enggan untuk memberi komentar.

Ia malah berkelakar memberi saran jika media seharusnya memberitakan hal-hal yang baik.

"Selama tidak ada yang berkeberatan saya juga tidak bisa mengomentari. Saya memberi saran, agar media lebih baik viral kan hal yang baik saja. Seperti bagaimana Pemkab menyelesaikan kasus ruko simpang tiga dan lainnya," ujarnya.

Video yang diduga Kepala Disdikbud dan Sekretaris Dinas nya itu kini sudah menyebar di media sosial dan menjadi bahan rasan-rasan masyarakat.

Pasalnya, keduanya merupakan pejabat di sebuah kantor kedinasan.

Terkait hal itu, Teguh mengaku belum terpikir untuk memberikan sanski ketika tidak ada pihak yang keberatan.

"Bagaimana kami mau memberi sanksi, ketika tidak ada yang keberatan. Selama tidak ada yang mempermasalahkan saya juga tidak punya hak untuk mempermasalahkan. Siapa yang bisa meyakini itu jika dilakukan di rumah kantor kedinasan," katanya melanjutkan.