Reza Rahardian Ikut Aksi Demo Kawal Putusan MK di Depan Gedung DPR RI: Bukan Negara Milik Keluarga

"Kita tinggalkan ego yang ada pada diri kita, kita bersatu, karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mereka takut kita jadi banyak," kata Mamat. 

Baca juga: Aksi Tolak RUU Pilkada Mulai Muncul, Puluhan Pemuda di Surabaya Orasi di Depan Tugu Pahlawan

Pemuda asal Fakfak itu menilai, selama ini aspirasi masyarakat banyak yang dibungkam.

 "Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka dimasukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu. Bersatu rakyat indonesia, hidup rakyat indonesia," ujar dia.

Selain Mamat Alkatiri, komika Arie Kriting juga terlihat turun aksi dan menyampaikan aspirasinya. 

Dalam kesempatan itu, Komika Arie Kriting yang menjadi orator dalam aksi demonstrasi ini mengingatkan kepada perwakilan rakyat di gedung keong bahwa masyarakat terus mengawal.

"Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada, kita tidak tidur teman-teman, jadi kita akan kawal terus," ujar Arie di atas mobil komando di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Arie juga mengatakan, kehadiran para komedian di Gedung DPR/MPR RI untuk menunjukkan aksi solidaritas mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada.

"Kami melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat," ujar Arie.

Arie mengaku akan terus mengawal putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah ini.

 Dia berharap pemerintah dan DPR melaksanakan putusan MK itu.

"Kami semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas, karena kami sudah capek. Selama ini kami masih punya harapan tipis-tipis, mudah-mudahan ada yang bisa terketuk," kata Arie.

 Selain Arie, komika yang terlihat mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, yakni Abdur Arsyad, Rigen, Rispo, Yono Bakrie, Yudha Keling, Muhadkly Acho, Bintang Emon, dan Adjis Doaibu.

Rigen pun sebelumnya mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukannya bersama teman-teman komedian sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah.

 "Kalau pejabat sudah mulai melawak, saatnya komedian yang melawan," kata Rigen.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora.