Alasan Pembekuan BEM FISIP Unair Dicabut, Bentuk Pelanggaran Dipertanyakan Kritik Prabowo-Gibran

SURYAMALANG.COM, - Polemik atas kritik terhadap pemerintah membuat pembekuan BEM FISIP Unair dicabut.

Dengan dicabutnya pembekuan BEM FISIP Unair, maka mahasiswa pun masih bisa terus menyuarakan keresahan mereka. 

BEM FISIP Unair sempat menuai kontroversi karena memasang karangan bunga ucapan selamat satire untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Karangan bunga itu berisi ucapan selamat untuk pelantikan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029, pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: BREAKING NEWS : Pembekuan BEM FISIP Unair Dicabut di Momen Sumpah Pemuda, Kajian Politik Tetap Jalan

Kini pembekuan BEM FISIP Unair resmi dicabut oleh Dekanat, Senin (28/10/2024) seperti dilansir dari akun Instagram @bemfisipunair.

Dalam postingan-nya, BEM FISIP Unair menyatakan jika surat pembekuan resmi dicabut.

'Surat pembekuan BEM FISIP Unair RESMI DICABUT oleh Dekanat,' ungkap tulisan pada postingan tersebut.

Lalu unggahan tersebut juga dilengkapi penjelasan BEM FISIP Unair. 

'[BREAKING NEWS !] 

Senin, 28 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, Presiden BEM FISIP bersama dengan jajaran kabinet telah menemui pihak Dekanat. Surat pemberitahuan pembekuan kepengurusan BEM FISIP resmi dicabut. 

MARI RAYAKAN ! 
INI KEMENANGAN KITA SEMUA !

Hidup Mahasiswa ! 
Hidup Rakyat Indonesia ! #BEMFISIPUNAIR'

Saat dikonfirmasi, Presiden BEM FISIP Unair, Tuffahati Ullayyah membenarkan hal tersebut. 

Tuffahati lega sebab BEM FISIP Unair bisa terus melanjutkan kajian politiknya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai pencabutan SK Pembekuan. 

Setelah pertemuan terbatas dengan dekanat, Senin (28/10/2024), Tuffa menyebut BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya tanpa keluar dari koridor akademik.

"Dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman, bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis dan itu memang di bawah BEM FISIP," ungkap Tuffa.

Baca juga: Alumni Unair Prihatin BEM Fisip Unair Dibekukan Buntut Seni Satire Prabowo-Gibran, Harusnya Bangga

Tuffa pun mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan BEM Se-Unair dan juga BEM FISIP Se-Indonesia yang terus mengeluarkan solidaritas dan mendukung kebebasan berpendapat BEM FISIP Unair.

Kedepannya BEM FISIP bertekad untuk tetap kritis, tegak, dan tetap berani menyampaikan kritiknya pada pemerintah.

"Untuk pemilihan diksi dan lain-lain itu nanti urusan lain," pungkas Tuffa.

Alasan Pembekuan Dicabut 

Dani Achmad Wiraharmana, Dirjen Kajian Strategis BEM FISIP mengungkapkan penetapan pembekuan BEM FISIP ini masih menjadi pertanyaan bagi pengurus BEM. 

Pasalnya tidak ada keterangan lebih lanjut pelanggaran mana yang dilakukan oleh BEM FISIP Unair dalam menyampaikan kritiknya.

"Prof Bagong (Dekan FISIP) memang mengundang audiensi agar bisa menemukan titik tengah dari pembekuan ini" ujar Dani.

"Jika tidak ada titik tengah tentunya kami akan melakukan kajian lagi," lanjutnya. 

Menurut Dani, dengan pembekuan BEM maka akan merugikan mahasiswa karena banyak kegiatan yang selama ini diikuti mahasiswa. 

Namun, menurut Dani sebelum memulai pertemuan, Dekan FISIP Unair, Prof Dr Drs Bagong Suyanto MSi sempat menjelaskan sekilas jika pembekuan ini bukan pada lembaga tetapi pada fungsional pengurus BEM yang dianggap bertanggung jawab atas pemasangan karangan bunga.

Alasan Buat Karangan Bunga

Sebelumnya, Presiden BEM Fisip Unair, Tuffahati Ullayyah menyebut pihaknya konsisten mengkaji soal isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Langkah itu dilakukan selama satu periode kepengurusan kabinet Panca Aksara BEM FISIP Unair. 

Tuffahati Ullayyah menyebut jika mereka sudah memegang kajian ilmiah meski belum mereka publikasikan.

"Kami ada kajian ilmiahnya tetapi belum kami publikasi, selama satu periode ini kami gencar mengawal isu pelanggaran HAM,"ungkapnya, Minggu (27/10/2024).

Baca juga: Pimpinan DPRD Jatim Soroti Pembekuan BEM FISIP Unair, Deni Wicaksono: Dinamika Kampus 

Menurut Tuffa, melalui Kementerian Politik dan Kajian Strategis pihaknya telah melakukan berbagai diskusi dan kajian.

Termasuk merencanakan karya seni satire terkait dilantiknya presiden RI Prabowo Subianto dan Wakilnya.

"Kami sudah merencanakannya 2 minggu menjelang pelantikan presiden," lanjutnya.

Tuffa berharap, melalui kajian dan karya seni satire tersebut, mahasiswa bisa belajar untuk menyampaikan kritik secara kreatif.

Sayangnya, karya seni tersebut berujung pembekuan BEM FISIP Unair bahkan sempat dikritik oleh dosen FISIP Unair sendiri.

Pakar Politik Unair, Dr Airlangga Pribadi Kusman SIP MSi PhD menganggap respon dekanat terlalu reaktif dan berlebihan.

"Sebetulnya langkah dekanat terlalu reaktif dan berlebihan karena yang dilakukan BEM ini kritis terhadap keadaan yang sedang terjadi dan diekspresikan dalam bentuk satire," ungkapnya dikonfirmasi SURYAMALANG.COM, Minggu (27/10/2024).

Menurut alumnus PhD dari Murdoch University Australia ini, apa yang dilakukan mahasiswa merupakan sikap kritis dan kepedulian akan keadaan politik yang mengalami kelemahan demokrasi.

Hal ini harusnya dianggap sebagai bagian dari proses edukasi mahasiswa.

"Itu juga bagian dari bagaimana mereka memperhatikan sikap dosen mereka yang menyampaikan opini kritis" ujar dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Unair ini.

"Harusnya diapresiasi, kalau dari artikulasi atau gagasan salah. Namanya anak muda tidak perlu direpresi seperti itu," lanjutnya. 

Airlangga Pribadi menganggap apa yang dilakukan dekanat seolah membenarkan pandangan dan presepsi mahasiswa terkait pelemahan demokrasi dan kekhawatiran munculnya otoriterisasi. 

Padahal dalam suasana politik saat ini, pihak kampus harus memberikan ruang ekspresi yang luas. 

"Apalagi kampus juga dilindungi kebebasan mimbar akademik. Dan sebetulnya dengan reaksi kampus saat ini akan memicu respon balik yang semakin keras,"tegas Airlangga Pribadi.

Airlangga pun menekankan jika dalam konteks kehidupan bernegara mengalami masalah pelemahan demokrasi, maka kampus dan kalangan akademisi intelektual harus merehabilitasi opini kritis masyarakat.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp