Kemnaker Wajibkan Pemda Naikkan UMP 6,5 Persen, UMP Jawa Timur Rp 2,3 Juta, UMK Kota/Kabupaten Naik

SURYAMALANG.COM, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 6,5 persen. 

Hal itu resmi disampaikan Kemnaker setelah Peraturan tentang Penetapan Upah Minimun Tahun 2025 diterbitkan. 

Kenaikan 6,5 persen ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024) lalu. 

Baca juga: Jumlah UMK 2025 Kabupaten Mojokerto Rp 4,9 Juta? Komisi IV DPRD Beri Sinyal Baik Solusi Buruh

Kini Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan aturan terkait hal tersebut. 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimun Tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen.

 "Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto" kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (4/12/2024) melansir KompasTV. 

"Terkait penetapan upah minimum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023" lanjutnya. 

"Pada hari ini 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025," ujar Yassierli.

Baca juga: Rincian UMK 2025 Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo Perkiraan Gaji Setelah UMP Naik, Buruh Minta 5 Juta

Yassierli menjelaskan rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota.

Dengan demikian Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) juga akan mengalami kenaikan. 

Gubernur pun wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi, dan Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten atau kota. 

Untuk Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

Dengan naiknya UMP secara nasional, maka UMP Jawa Timur dipastikan naik hingga Rp 2,3 juta. 

Sebagai gambaran, UMP Jawa Timur tahun 2024 lalu sebesar Rp 2.165.244.

Dengan kenaikan 6,5 persen, maka UMP Jawa Timur 2025 akan bertambah sebesar Rp 140.740. 

Sehingga UMP Jawa Timur 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.305.984.

Baca juga: RINCIAN LENGKAP UMK Kota Malang 2025 Rp 3,5 Juta Kabupaten Malang Rp 3,5 Kota Batu Rp 3,3

Selanjutnya, tinggal menunggu nasib Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang akan ditentukan oleh Bupati/Wali Kota dengan persetujuan Gubernur. 

UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang lebih spesifik di wilayah tersebut.

Pertimbangan UMP Naik 6,5 Persen

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyebut kenaikan UMP 6,5 persen telah mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli pekerja dan daya saing usaha.

Yassierli menjelaskan, angka kenaikan ini telah dibahas secara mendalam sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kajian melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pengusaha dan serikat buruh, melalui proses konsultasi publik.

"Kami harap kiranya semua pihak dapat melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum 2025 yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan daya saing usaha," ujar Yassierli dalam konferensi pers dikutip dari Breaking News Kompas TV, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: Rincian UMK 2025 Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Sampang Perkiraan Gaji Bila Naik 6,5 Persen

Yassierli menambahkan, kebijakan kenaikan UMP mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

Kebijakan ini juga mencakup upah minimum sektoral di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Yassierli menegaskan, peraturan ini hanya berlaku untuk tahun 2025 dan merupakan respons pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sekali lagi, yang harus kita perhatikan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk 2025" jelas Yassierli.

"Ini adalah respons kita ketika sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian kami melakukan kajian," ungkapnya.

Baca juga: Rincian UMK 2025 Lamongan, Tuban, Bojonegoro Prediksi Gaji Sampai Rp 3 Juta, UMP Naik

Yassierli menyadari adanya kritik dari kalangan pengusaha terkait kenaikan ini.

Namun, Yassierli memastika  pemerintah telah menyampaikan hasil kajian tersebut secara langsung, termasuk kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

Kajian tersebut, menurut Yassierli telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tren kenaikan upah dalam beberapa tahun terakhir.

"Sebenarnya kajian itu sudah kita sampaikan juga kepada teman-teman pengusaha" lanjutnya. 

"Atas dasar itulah kita usulkan ke Pak Presiden (Prabowo), dan Pak Presiden mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya beli sehingga akhirnya itu menjadi 6,5 persen" kata Yassierli.

"Untuk 2025 kita hanya ada angka 6,5 persen," tutupnya.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp