Berita Tulungagung Hari Ini

Pemkab Tulungagung Butuh Rp 16 Miliar dari BTT Pemprov Jatim Untuk Pemulihan Jalan dan Jembatan

Pemkab Tulungagung mengajukan Belanja Tak Terduga (BTT) ke Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 16 miliar untuk penanggulangan bencana.

Penulis: David Yohanes | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANg.COM/David Yohanes
Kondisi jalan antar Kecamatan Sendang dan Karangrejo yang putus satu lajur karena longsor di Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Rabu (18/12/2024) 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung mengajukan Belanja Tak Terduga (BTT) ke Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 16 miliar untuk penanggulangan bencana.

Dana ini akan digunakan untuk pemulihan infrastruktur yang rusak karena bencana alam, yaitu jalan Desa Gedangan Kecamatan Karangrejo yang putus, jembatan Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol, dan talut jalan di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, ada sinyal positif dari Pemprov Jatim.

“Nanti kajian teknis ada tim survei dari BPBD provinsi dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur,” ujar Dwi Hari, usai menemani Kalaksa BPBD Provinsi Jatim di lokasi bencana Desa Gedangan.

Dwi Hari merinci, jalan antar Kecamatan Sendang dan Karangrejo di Desa Gedangan yang putus membutuhkan anggaran pemulihan Rp 2 miliar.

Anggaran ini untuk membangun talut sepanjang 35 meter, dengan panjang 50 meter.

Untuk Jembatan Junjung yang patah membutuhkan anggaran Rp 7 miliar,  untuk membangun jembatan baru.

“Tapi informasi terbaru, akan dikasih jembatan bailey untuk sementara waktu,” sambungnya.

Sementara untuk talut  jalan antar kecamatan di Desa Samar juga dianggarkan Rp 7 miliar.

Khusus untuk Desa Samar, masih akan dikaji oleh tim ahli independen untuk merumuskan penanganannya.

Jalan alternatif menuju Kabupaten Ponorogo ini diperkirakan ada di lokasi tanah gerak.

Indikasinya, ditemukan rekahan tanah dan 6 titik mata air di bawah talut, serta diperkirakan ada aliran sungai bawah tanah.

“Perlu ada kajian khusus karena lokasinya diperkirakan tanah gerak. Tim independen ini akan merumuskan solusi penanganannya,” tegas Hari.

Lanjutnya, Dinas PUPR Tulungagung membuatkan perencanaan 3 infrastruktur yang rusak, namun belum ada DED (Detail Engineering Design).

Perencanaan ini nantinya akan dievaluasi oleh tim dari Provinsi Jawa Timur.

Seluruh proyek akan dikerjakan di tahun 2025, menunggu penyelesaian DED.

“Lagi pula tahun 2024 tinggal menyisakan beberapa hari. Pembuatan DED juga membutuhkan waktu,” katanya.

Penggunaan dana BTT bisa mempercepat proses karena tidak membutuhkan lelang, bisa dengan penunjukan langsung.

Namun detail perencanaan setiap proyek tetap harus dibuat. (David Yohanes) 

Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved