DEMO MAHASISWA Jombang Tolak PPN 12 Persen di Depan Gedung DPRD, Sempat Ricuh dengan Aparat

Namun para demonstran diizinkan untuk masuk ke gedung DPRD Jombang.

Di dalam gedung, para demonstran ini menyuarakan aspirasi.

Mereka ingin anggota DPRD Jombang ikut menyuarakan penolakan kenaikan PPN 12 persen.

Diskusi sempat terjadi antara Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji dan juga para demonstran.

Alhasil, Ketua DPRD Jombang bersedia untuk menandatangani permintaan para demonstran yang tercacat dalam sebuah kertas.

Menurut Asrorruddin, selaku Ketua PC PMII Jombang, para mahasiswa datang ke gedung wakil rakyat untuk mengawal aspirasi menolak kenaikan PPN 12 persen.

"Kami datang ke sini, ke gedung DPRD Jombang untuk mengawal aspirasi menolak PPN 12 persen. Meskipun kita ketahui di undang-undang ini sudah berlaku," ucap saat diwawancarai awak media.

Meskipun begitu, Asror, sapaan akrab ini menyebut ada mekanisme pembatalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

"Mekanisme pembatalannya sudah diatur dalam Perpu. Ini kami meminta melalui tangan DPRD Kabupaten Jombang agar menyampaikan aspirasi kami kepada pusat untuk membatalkan PPN 12 persen ini. Di undang-undangnya tidak ada klasifikasi, ini yang mengkhawatirkan akan sampai kepada masyarakat di bawah," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, jika Ketua DPRD Jombang menerima aspirasi mereka dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat pada tanggal 3 Januari 2025.

"Tadi dari ketua DPRD Jombang juga sudah menerima aspirasi kami dan berjanji aspirasi kami akan disampaikan pada tanggal 3 Januari 2025, dan itu akan kami kawal," bebernya.

Asror melanjutkan, secara undang-undang, mekanisme sudah diatur pembatalannya.

Sehingga jika semua wilayah di Indonesia mungkin bisa di mulai dari Jombang untuk menuntut PPN 12 persen ini ditolak, tentu secara kolektif bisa dibatalkan.

"Kenapa tidak, karena suara masyarakat sangat mungkin didengar oleh pemerintah hari ini. Ini harus batal bagaimanapun caranya. Jadi kita minta DPRD Kabupaten Jombang, dan kami berharap penuh mereka bisa menyampaikan aspirasi kami ini," imbuhnya.

Baginya, ini merupakan kebijakan fiskal dan dampaknya bisa berimbas ke masyarakat bawah.