Kasus TKD di Malang Disertifikatkan Atas Nama Pribadi, Warga Pertanyakan Sanksi Bagi Perangkat Desa

SURYAMALANG.COM, MALANG - Warga Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir terus mempertanyakan sikap Pemkab Malang terkait kasus  tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Pandanlandung yang bermasalah.

Warga kecewa karena Pemkab seolah tak menanggapi serius tehadap kasus beralihnya Tanah Kas Desa (TKD) mereka yang kini menjadi aset tanah milik pribadi.

Para perangkat desa yang dianggap bertanggungjawab terhadap perubahan status TKD tidak disanksi, meski sebenarnya berpeluang terjerat kasus hukum.

Kekecewaan warga tak lepas dari status TKD yang kini sudah bersertifikat tas nama pribadi , di mana sertipikat itu sudah terbit tahun 2023 lalu.

Padahal, warga merasa dan menilai tak ada izin siapa pun untuk proses pengalihan status TKD menjadi milik pribadi.

Warga selama ini merasa tak pernah ada pembicaraan, rapat apapun dan tak ada izin Bupati, tapi bisa terbit sertifikat milik pribadi.

"Kita ini nggak punya pamrih apa-apa, cuma ingin menyelamatkan tanah kas desa kami ini, agar tak ditukargulingkan. "

"Sebab, sertifikat TKD itu sudah terbit tahun 2023 lalu, dengan atas nama pribadi oleh orang yang berniat menukarnya itu."

"Padahal, itu semua tak ada izin siapa pun, bahkan dari warga maupun rapat desa pun, tak ada. Apalagi, izin bupati, juga tak ada. Namun, kok bisa terbit sertifikat, jika tak ada sesuatu yang patut diduga," tegas Abah Suki, salah satu tokoh warga.

Warga sebenarnya berencana mendatangi kantor Inspektorat, yang dipimpin Nurcahyo dan kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), yang dipimpin Eko Mardiyanto hari ini, Jumat (24/1/2025) untuk mempertanyakan action Pemkab Malang.

Tapi rencana itu urung dijalankan karena para Kepala DInas sedang mengikuti Bupati HM Sanusi MM, yang sedang melakukan sambang desa ke lima desa di Kecamatan Tajinan, sehingga diurungkan. 

"Kami berjuang untuk menyelamatkan aset negara kok kami merasa dipermainkan. Lihat saja, kalau berani main-main dengan kami, kami adukan ke pak bupati," ungkap Suki.

Warga kecewa pada Inspektorat yang tak konsisten dalam pengusutan kasus TKD itu.

Warga juga jengkel karena Inspektorat tak berani menyampaikan sendiri hasil pengusutannya itu, melainkan dilewatkan Pj Kades, yang kades definitifnya sudah meninggal dunia.