Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Prof Dr Drs Muhadjir Effendy MAP bakal dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Negeri Malang (UM) di Graha Cakrawala, Kamis (13/2/2025).

Pada Rabu (12/2/2025) sudah banyak datang papan ucapan dari berbagai rektor dan instansi lainnya.

Saat ini ia menjabat sebagai penasehat khusus Presiden RI bidang haji di kabinet Prabowo Subianto.

Prof Muhadjir Effendy sebenarnya sudah mendapat SK sebagai guru besar UM pada 2014. Tapi karena kesibukannya, ia baru dikukuhkan sekarang. Atau 11 tahun kemudian.

Ia adalah guru besar Ilmu Sosiologi di Departemen Pendidikan Luar Sekolah FIP UM. Menurut Rektor UM Prof Dr Hariyono MPd, Prof Muhadjir adalah dosen UM.

"Sehingga beliau kalau di UMM (Universitas Muhammadyah Malang) adalah dikaryakan."

"Ini yang menarik. Selain Pak Muhadjir, juga ada orang-orang UM mendapat tugas di tempat lain."

"Dan hebatnya Pak Muhadjir ketika dikaryakan langsung jadi WR 3, WR 1 dan rektor tiga periode di UMM," ungkap Rektor UM.

Ini menandakan bahwa UM sebagai kampus inklusif. Di mana banyak warganya yang memiliki berbagai orientasi pemikiran, intelektual.

"UM sebagai perguruan tinggi terbuka untuk siapapun. UM bagian dari Indonesia yang inklusif."

"Pak Muhadjir di bidang keilmuannya juga inklusif. Tidak ada liniaritas antara sarjana mudanya, S1, S2 dan S3. PNS kok ngurusi militer karena ia dikenal sebagai pengamat militer," papar Hariyono.

Hal ini membuat Prof Muhadjir meski senior, gelar Gubes-nya terlambat karena saat ini ada rezim linieritas keilmuan.

"Tapi dalam perkembangan keilmuan beliau, bahwa inklusifitas itu dalam bidang keilmuan itu banyak muncul."

"Itu bukan hal baru dalam intelektual budaya Jawa. Ada Joko Lelono. Dulu orang berguru itu pasti padepokannya gonta ganti. Di masa Islam, ada santri lelono. Dan beliau karena sebagai santri tidak mau kuliah di satu tempat," jelasnya.

Sedangkan Prof Dr AH Rofi'uddin MPd, Ketua Senat Akademik Universitas mengatakan, saat ia menjadi Wakil Rektor UM, ia juga selalu mengecek apakah Prof Muhadjir masih aktif di jurusan.

"Ternyata beliau aktif rapat jurusan. Sampai saya jadi Rektor UM dan beliau jadi Rektor UMM, saya melihat beliau punya komitmen tinggi."

"Beliau tetap hadir di rapat-rapat jurusan. Saya berani mengatakan ini karena komitmen beliau pada UM tinggi dan tidak tanggung-tanggung serta total," kata Rofi'udin.

Hal itu diakui Prof Muhadjir. Tidak banyak yang tahu bahwa dirinya adalah PNS UM.

"Saya masuk UM ini sejak sarjana muda. Saya pernah kuliah di IAIN Malang dan saat itu ada program transfer untuk mengambil program doktoral di IKIP Malang waktu itu."

"Dari Tarbiyah di IAIN, saya ambil ke Pendidikan Sosial (Pensos). Dulu jurusan Pensos itu prestisius. Karena banyak aktivis mahasiswa dari Pensos memiliki berbagai profesi."

"Saya tertarik masuk Pensos. Ternyata saat itu ada perubahan kebijakan. Dimana saya harus menjalani lagi kuliah lagi di sarjana muda. Hanya beberapa matkul di IAIN yang diakui di IKIP waktu itu."

"Sehingga saya harus menempuh 90 SKS dari 120 SKS. Hampir dari nol lagi. Baru kemudian ambil doktoral. Jadi saya dibesarkan di UM ini sejak IKIP Malang," tutur Gubes yang pernah jadi Mendikbud dan Menko PMK ini.

Ia ikut merintis koran kampus Komunikasi sebagai wartawan kampus. Setelah itu, ia masuk ke IKIP waktu itu sebagai karyawan.

Ia diminta rektor saat itu untuk menangani koran komunikasi. Setelah empat tahun, ia baru diizinkan pindah jadi dosen. Ia juga pernah membina asrama putra UM di JL Jogjakarta selama 10 tahun. Ia juga tinggal disana bersama mahasiswa.

"Asramanya saya bikin kayak pesantren. Saya didik disiplin ketat. Saya kira banyak alumni asrama yang sudah jadi orang," kenangnya.

Sementara itu agar bidangnya linier untuk menjadi Gubes, ia harus banyak mengejar ketinggalan dengan menulis jurnal.

"Saya memang terhambat gelar profesor saya karena terhambat linieritas. Saya mengurus selama 5 tahun. Saya harus memenuhi beberapa jurnal agar bidang saya linier," cerita Prof Muhadjir.

Tapi baru dua tahun menikmati tunjangan profesor, ia ditarik Presiden Jokowi waktu itu menjadi Mendikbud. Lalu menjadi Menko PMK. Setelah tidak jadi Menko PMK, ia ingin mengurus lagi tunjangan gubes, ternyata tidak boleh.

Sebab sekarang ia menjadi penasihat khusus presiden. Padahal ia akan pensiun setahun lagi. Usia pensiun gubes adalah 70 tahun.

"Kayaknya tidak bisa menikmati karena saya kurang setahun pensiun gubes," ujarnya.

Ia berjanji akan memberikan waktunya di UM dengan membina mahasiswa S3 dan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM. Ditambahkan Rofi'uddin, kesibukan Prof Muhadjir menjadi kendala untuk dikukuhkan UM.

"Saya sudah didorong Prof Suparno, Rektor UM waktu itu. Tapi saya tidak bisa memenuhi karena sibuk," akunya.

Ia menyatakan bukan tipikal orang yang setengah-setengah.

Makanya, ketika waktunya sudah agak longgar, ia punya waktu untuk menyampaikan pidato di pengukuhannya nanti.

Prof Muhadjir berpikir positif dengan terlambat pengukuhan, ia malah bisa melaporkan apa yang sudah ia lakukan setelah menjadi profesor.

"Kalau saya dulu sejak awal dikukuhkan, pasti isi pidato pengukuhannya adalah bagaimana saya jadi profesor," katanya.

Dalam pidato pengukuhannya, ia mengangkat tema 'Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045: Dari Refleksi Empiris ke Konseptual Teoritis'.

Kegiatan pengukuhannya nanti akan dihadiri banyak undangan. Ini terlihat dari kursi yang sudah disiapkan.