DPRD Kota Malang Eratkan Koordinasi dan Sinergitas dengan Eksekutif Demi wujudkan Program pada 2025

SURYAMALANG.COM, MALANG - DPRD Kota Malang melaksanakan Sidang Paripurna Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih tahun 2025, Minggu (2/3/2025).

Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin resmi menjalankan tugas sebagai pasangan kepala daerah di Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita berharap keduanya dapat menjalankan amanah dengan baik.

Ia mengatakan, legislatif telah membangun komunikasi dengan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin.

Program-program yang telah disusun didorong terwujud agar berdampak positif kepada masyarakat.

Amithya juga menegaskan bahwa peran legislatif sebagai lembaga pengawasan, penganggaran, dan legislasi akan dilibatkan optmial untuk mendukung program kerakyatan.

Koordinasi dan sinergitas harus dijaga dengan baik supaya keseimbangan pemerintahan di Kota Malang terjadi.

"Kami telah benyak melakukan komunikasi bagaimana kemudian bekerja bersama, bagaimana konsep sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitasnya."

"Kami berharap itu semua, diawali di hari ini, di bulan yang baik, berkah dan melipatgandakan pahala."

"Kami berharap ini awalan yang baik untuk menjaga komitmen. Kami berharap lancar dan mudahkan," ujar Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Minggu (2/3/205).

Amithya juga berkomentar tentang visi dan misi pasangan Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin.

Visi dan misi itu nantinya akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Legislatif akan aktif mengawasi program pemerintah sebagai bagian dari tanggungjawab kepada publik.

Pengawasan jalannya program harus dilakukan untuk bisa mengoreksi perihal sesuatu yang kurang.

Legislatif memiliki hak dan tanggungjawab melakukan tugas itu serta memastikan bahwa program yang telah dicanangkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ya pastinya harus jelas, kan visi dan misi akan dituangkan pada RPJMD, berlaku selama lima tahun."

"Ya tinggal dilihat saja, peta jalan menuju pencapaian dari visi dan misi itu selama lima tahun bagaimana? Apakah konsisten setiap lima tahunnya? Sudah dihitung dan dicermati secara baik?" kata Amithya.

Selain mengawasi visi dan misi, legislatif juga berperan untuk memastikan program dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah bisa terlaksana dengan kapasitas anggaran di APBD.

Sekadar informasi, kebijakan dari pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis turut setelah APBD Kota Malang 2025 ditetapkan antara eksekutif dan legislatif.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan akan segera mengeksekusi program-program yang telah dicanangkan Pemkot Malang, termasuk bagaimana merealisasikan janji-janji politiknya semasa kampanye.

Salah satu yang akan dikebut adalah menyelesaikan permasalahan banjir di Jalan Soekarno Hatta.

Pemprov Jatim akan menggelontorkan Rp 32 miliar untuk mengatasi banjir di Jalan Sukarno-Hatta. Wahyu cukup optimis dengan alokasi anggaran dan program penanganan itu, banjir di kawasn Jl Sukarno-Hatta bisa teratasi.

"Perencanaan sudah, tahapan sudah karena ini anggaran provinsi. Kami sudah lakukan administrasi maupun lainnya, termasuk pendampingan dari APBD."

"Harapan kami banjir bisa berkurang. Insha Allah setelah Lebaran dikerjakan," katanya.