Tingkah Iseng Rafathar Mengadu ke Dedi Mulyadi, Nagita Main HP Malas Mandi, Kirim ke Barak Militer

'Bahkan Rafathar pun mengadukan @raffinagita1717 karena malas mandi agar dijemput ke barak militer,' tulis @dedimulyadi71 pada Selasa (13/5/2025).

Kontroversi Pendidikan Militer

Sekolah militer ala Dedi Mulyadi sejatinya masih menimbulkan kontroversi, ada yang mendukung, ada juga yang menolak. 

Salah satu warga bernama Adhel Setiawan bahkan melaporkan Dedi Mulyadi kepada Komnas HAM pada Kamis (8/5/2025) sebagai bentuk protes. 

Warga Jalan Abdul Malik, RT 05 RW 05, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ini menilai setiap anak memiliki cita-cita sendiri, tidak semua ingin menjadi TNI.

"(Laporan) sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah dengan perilaku akan ditempatkan di barak militer" ujar Adhel didampingi kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, Senin (12/5/2025).

"Kami enggak setuju kalau anak ini disamaratakan, diseragamkan, maupun dibina dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan," lanjutnya. 

Baca juga: Bukan Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Inilah Cara Bupati Tuban dalam Membina Siswa yang Nakal

Sebagai orang tua murid, Adhel menilai, kebijakan Dedi Mulyadi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Adhel, anak seolah ditempatkan sebagai objek bukan manusia yang memiliki kemampuan. 

"Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," ungkap Adhel. 

Menteri HAM Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment.

Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.