Kronologi Pidato Dedi Mulyadi Buat Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out, Gubernur: Tak Pernah Menghargai

Kronologi pidato Dedi Mulyadi buat fraksi PDIP DPRD Jabar walk out, tersinggung merasa direndahkan, sindiran Gubernur: tak pernah menghargai.

|
Instagram @dedimulyadi71/Humas Jabar
KISRUH PIDATO DEDI MULYADI - Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KIRI) saat berbincang dengan warga pada postingan di Instagram-nya Sabtu, (17/5/2025). Suasana rapat paripurna (KANAN) membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk) dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025). Dalam rapat paripurna fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out  karena pidato Dedi Mulyadi yang dianggap menyinggung. 

SURYAMALANG.COM, - Kronologi pidato Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out atau keluar forum dipicu oleh ketersinggungan. 

Sebagai Anggota DPRD Jawa Barat, fraksi dari PDIP merasa tidak dihargai sehingga meminta Dedi Mulyadi melakukan klarifikasi.

Ketersinggungan ini membuat hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan DPRD memanas.

Aksi seluruh anggota fraksi PDIP walk out terjadi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025). 

Mereka kecewa dengan pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada Rabu, (7/5/2025) lalu yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.

Isi Pidato Dedi Mulyadi

Saat Musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi Mulyadi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi Mulyadi, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Rencana Ayu Ting Ting Bakal Dikirim ke Barak Militer Oleh Dedi Mulyadi, Buntut Aduan Ivan Gunawan

KDM sapaan Dedi Mulyadi kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

Menurut Dedi Mulyadi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Fraksi PDIP Walk Out

Pidato Dedi Mulyadi tersebut lantas disinggung dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar Jumat (16/5/2025).

Halaman
1234
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved