Demo Ojol 20 Mei: Gojek, Grab, Maxim, InDrive Bantah Potongan Lebih dari 20 Persen 'Salah Kaprah'

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Keluarga Gojek Merah Putih atau KGMP menyatakan keberatan turun ke jalan. 

“Tidak ada alasan karena memang bertentangan dengan hati nurani" kata Koordinator KGMP Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Sunaryanti dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

"Ada yang bisa dilakukan dengan duduk bareng dengan pihak yang bersangkutan, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” lanjutnya. 

Menurut Sunaryanti jika pengemudi ojol turun ke jalan untuk demo berarti mereka tidak mendapatkan uang pada hari itu, padahal saat ini kebutuhan keluargalah yang terpenting.

“Kalau saya pribadi tetap ngojek karena kebutuhan anak saya lebih penting dari pada ikut demo,” ujarnya. 

Selain KGMP, asosiasi pengemudi ojol lain yang keberatan melakukan demo adalah Forum Komunitas Driver Online Indonesia atau FKDOI.

FKDOI juga menyatakan tidak ikut serta dalam aksi tersebut.

Ketua FKDOI Rahman Thohir menegaskan ada cara lain yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan pengemudi ojol seperti mediasi dengan para stakeholder terkait.

“Kita tidak ikut turun aksi besok karena kita hanya fokus kepada masalah payung hukum" beber Rahman.

"Turun aksi adalah salah satu bentuk perjuangan tapi ada juga cara lain yang dapat kita lakukan seperti mediasi dengan para stakeholder," lanjutnya. 

Meski digelar secara nasional, namun aksi demonstrasi dipusatkan di tiga lokasi yakni Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI.

Para driver ojol yang ikut dalam Aksi 205 membawa sejumlah tuntutan utama terkait kesejahteraan pengemudi, kejelasan regulasi, dan keadilan kemitraan dengan perusahaan aplikasi.

Setidaknya, ada lima tuntutan driver ojol untuk sejumlah pemangku kebijakan, yaitu:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No. 12 Tahun 2019, Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.

2. DPR RI Komisi V agar menggelar rapat dengar pendapatan gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator.

3. Potongan aplikasi 10 persen. 

4. Revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll). 

5. Tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

(Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp