Nur Masruro Minta Tolong Agar Anaknya yang Putus Sekolah Dibantu, Pemkot Malang Butuh Strategi

SURYAMALANG.COM, MALANG -  Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Malang masih lebih dari 3 ribuan anak.

Faktor ekonomi masih jadi faktor utama ATS, dan menariknya tidak semua warga miskin di kota Malang bisa mendapatkan oinformasi terkait sekolah gratis untk membantu mereka.

Nur Masruro, misalnya, ia berharap anaknya yang putus sekolah bisa dibantu untuk kembali bersekolah, tapi ia tak tau meminta bantuan ke siapa.

Nur Masruro yang merupakan warga Kota Malang yang bercerita anaknya putus sekolah karena kondisi ekonomi. Putranya putus sekolah pada kelas 4. Saat ini, putra keduanya itu belum bisa melanjutkan pendidikan.

"Karena kondisi ekonomi, saya belum bisa melanjutkan pendidikan anak saya," ujarnya.

Masruro tinggal di rumah kontrakan. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

Saat ini, ia tinggal di Kelurahan Bunulrejo.

Ia mengaku tidak tahu bagaimana caranya mengakses pendidikan gratis di Kota Malang.

Ia berharap, pemerintah bisa menjangkaunya karena anaknya butuh pendidikan.

"Saya mau dibantu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Semoga ada jalan solusi," ujarnya

Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menggelar kegiatan Diseminasi Hasil Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Sebagai Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Pendidikan. Agenda tersebut memetakan isu penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Malang.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) bukan sekadar angka dalam statistik, akan tetapi tantangan nyata yang memerlukan solusi sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

"Tentu saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya identifikasi, pendampingan, dan reintegrasi anak-anak ATS ke dalam sistem pendidikan. Hasil-hasil yang didiseminasikan bukan hanya sebuah catatan administratif, melainkan cermin dari semangat kolaboratif serta gotong royong seluruh satuan pendidikan dalam mewujudkan keadilan pendidikan" ujar Wahyu. 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, masih ada 3.250 anak tidak sekolah yang harus tuntaskan.

Data tersebut telah mengalami penurunan sebesar 41 persen dibanding pada tahun 2024.

Pada tahun itu, tercatat ada 5.555 Anak Tidak Sekolah.

"Karenanya dokumen perencanaan harus bersifat inklusif, responsif terhadap konteks sosial, dan menyertakan program-program strategis untuk mengakomodasi ATS kembali belajar," papar Wahyu.

Ia mengatakan, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat kembali bagi anak-anak yang pernah terputus dari pendidikan.

Wahyu meminta untuk tidak berhenti pada tahap pendataan dan diseminasi, tetapi melangkah lebih jauh seperti menyusun rencana aksi yang konkret, menyinergikan program, serta membangun ekosistem pendidikan yang memulihkan dan memberdayakan.