8 Sosok Penentu Pemakzulan Gibran, Purnawirawan TNI Ancam Duduki MPR dan Lapor SBY: Ambil Paksa!

SURYAMALANG.COM, - Upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka masih bergulir dan semakin panas.

Forum purnawirawan TNI bahkan mengancam akan menduduki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) jika pendekatan secara sopan melalui surat tidak kunjung direspons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Sedangkan menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun penentu pemakzulan Gibran bukan DPR RI, namun delapan sosok yang disebutkan olehnya.

Menurut Refly Harun, surat usulan pemakzulan Gibran memang harus disampaikan ke DPR, namun ratusan wakil rakyat itu hanya instrumen.

Baca juga: Roy Suryo Abaikan Undangan Polisi Soal Kasus Ijazah Jokowi, Pilih Hadiri Konpres Pemakzulan Gibran

"Bukan mereka yang menentukan, bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500 an itu" tutur Refly dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV (grup suryamalang), Rabu (2/7/2025).

Dari pendapat Refly Harun, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan Gibran tergantung elite politik.

“Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elite sama arus bawah" ujarnya. 

"Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja,” jelasnya. 

Elite yang dimaksud Refly ada delapan orang, beberapa nama di antaranya adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen.

Jika merujuk peta politik DPR, delapan orang itu termasuk juga Megawati hingga Prabowo.

"Para elite yang saya sebutkan tadi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya, kira-kira delapan orang saja, SBY termasuk,” ungkap Refly menegaskan.

Selain para elite tersebut, kata Refly, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat.

Ancaman Purnawirawan TNI

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyampaikan ancaman serius dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI.

Slamet menyebut, forum purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Gibran dimakzulkan tidak kunjung direspons DPR. 

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa" kata Slamet, di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," imbuhnya. 

Baca juga: Wapres Gibran Kunjungi Pesantren Mambaul Ulum Banyuwangi, Perkuat Silaturahmi Ulama-Umara

Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.

Pihaknya mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.

"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujar Slamet.

Slamet mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan. 

Bahkan Slamet menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI seperti itu. 

"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab," ujar Slamet.

"Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tambahnya.

Lapor SBY

Setelah konferensi pers, Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkapkan rencana untuk bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus eks Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. 

Pertemuan ini disebut-sebut dalam rangka mencari tahu keberpihakan SBY terkait desakan pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran.

Fachrul menekankan pertemuan tersebut bisa saja bersifat tertutup dan dengan pendekatan yang "tidak formal". 

"Nah, kalau soal menemui itu kan bisa tertutup ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal," kata Fachrul di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Wapres Gibran Sebut UMKM Buatan Ibu-ibu Banyuwangi Potensial Naik Kelas

Fachrul lantas membandingkan sikap SBY dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pasca-masa jabatan.

Fachrul menilai, SBY tidak lagi "cawe-cawe" setelah purna tugas, berbeda dengan Jokowi yang disebutnya masih menunjukkan intervensi. 

"Bisa saja (bertemu SBY) karena kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia enggak cawe-cawe lagi" urainya.

Sehingga kalau kita ngomong cawe-cawe Jokowi itu," kata Fachrul. 

"Sehingga kita cari bagaimana keberpihakannya (SBY) terhadap apa yang sedang kita lakukan" ungkap Fachrul.

"Meskipun kita tahu masalah politik tidak dalam pernyataan, tapi dalam hal yang dilakukan di dalam pernyataan itu," jelasnya. 

Fachrul Razi menegaskan, meskipun surat tuntutan pemakzulan sudah masuk ke DPR, respons yang progresif belum terlihat. 

Fachrul bersama sejumlah pihak bertekad untuk terus menyebarluaskan tuntutan tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya tanggapan dari parlemen.

"Ya, seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman, masalah konten tuntutan kita tetap sebarluaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR" ungkapnya. 

"Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu," ujar eks Menteri Agama (Menag) itu.

Komentar Puan Maharani 

Sedangkan Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Puan menyebut, surat-surat yang masuk ke parlemen tidak sedikit. 

Kata Puan, sudah banyak surat menumpuk, padahal masa sidang kali ini baru berjalan sekitar seminggu yang lalu. 

"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Baca juga: Viral Kunjungan Gibran di Blitar 3 Mahasiswa Bentang Poster Kritik Dipiting, Kapolres: Diajak Makan

Namun, pihaknya akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku jika syarat usulan tersebut diterima wakil rakyat.

"Nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca. Dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya," ucap Puan.

Mengingat surat belum diterima, Puan hingga kini juga belum berkoordinasi dengan sejumlah lembaga. 

Lembaga tersebut meliputi Kesekjenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi, kesekjenan belum berkoordinasi dengan pemerintahan MPR dan DPD," ujar Puan.

(TribunJakarta.com/Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp